Turki, Iran, Rusia Berkomitmen Wujudkan Gencatan Senjata Abadi di Suriah

Liputan6.com, Ankara - Pemimpin tiga negara yang terlibat dalam perang proksi di Suriah, yaitu Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Presiden Iran Hassan Rouhani, dan Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu di Ankara pada Rabu, 3 April 2018.

Tatap muka ketiganya menghasilkan komitmen untuk mencapai "gencatan senjata abadi" di Suriah.

Dalam konferensi pers bersama, ketiga Presiden menegaskan kembali, perlunya mendorong "teroris" keluar dari Suriah, untuk menemukan solusi politik atas perang yang telah berlangsung tujuh tahun dan untuk membantu penduduk sipil Suriah yang terkepung. Erdogan, Putin, dan Rouhani juga menekankan rasa hormat mereka pada kedaulatan Suriah.

"Kita harus membantu masa depan Suriah. Tidak ada negara yang berhak memutuskan masa depan Suriah. Masa depan Suriah adalah milik rakyat Suriah," tegas Presiden Rouhani seperti dikutip dari CNN, Kamis (5/4/2018).

KTT yang dihadiri pemimpin Turki, Iran, dan Rusia tersebut merupakan kelanjutan dari pertemuan ketiganya di Sochi pada November 2017. Namun, dua dari "aktor" penting lainnya dalam konflik Suriah, yakni perwakilan dari pemerintah Bashar al-Assad dan Amerika Serikat absen dari pembicaraan ini.

Sementara itu, seperti dilansir aljazeera.com, Turki dan Rusia akan bekerja sama untuk mendirikan sebuah rumah sakit di Tel Abyad, Suriah, untuk menangani orang-orang yang menyelamatkan diri dari Ghouta Timur. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Erdogan dalam konferensi persnya bersama Putin dan Rouhani.

Iran dan Rusia merupakan pendukung setia rezim Presiden Assad, sementara Turki menyokong pasukan pemberontak. Sejak tahun lalu, ketiganya telah menjalin kerja sama erat demi mencari solusi atas konflik Suriah.

Berbagai zona de-eskalasi dalam perang Suriah disepakati di antara Turki, Iran, dan Rusia sebagai hasil hasil dari sejumlah pembicaraan sepanjang tahun 2017.

Pasukan pemerintah Suriah dilaporkan hampir mengambil kendali penuh Ghouta Timur. Pengambilalihan kontrol atas Ghouta Timur kelak akan menandai perkembangan besar dalam upaya Assad untuk merebut kembali wilayah yang hilang dalam perang tujuh tahun.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Jika sikap tegas terkait perang Suriah telah ditunjukkan oleh Turki, Iran, dan Rusia, beda halnya dengan Amerika Serikat. Kebijakan Negeri Paman Sam tersebut masih dipertanyakan.

Pekan lalu, Presiden Donald Trump mengejutkan para pemimpin militer ketika ia menyatakan bahwa "pasukan Amerika Serikat akan segera hengkang dari Suriah". Padahal, beberapa jam sebelum ia menuturkan hal tersebut, Pentagon menyoroti perlunya pasukan Amerika Serikat untuk tetap berada di Suriah demi terciptanya masa depan.

"Saya ingin keluar. Saya ingin membawa pasukan kita kembali ke rumah," ujar Donald Trump ketika berpidato di Gedung Putih.

Ia menambahkan, "Kita melakukan banyak hal di sana (Suriah), kita melakukannya atas banyak alasan, namun itu sangat mahal harganya bagi negara kita, dan itu membantu lebih banyak negara lain dibanding negara kita".

Selain itu, Donald Trump juga menegaskan bahwa jika Arab Saudi menginginkan pasukan Amerika Serikat tetap berada di Suriah maka Riyadh harus mengeluarkan uang. Ia memastikan, Amerika Serikat ingin mengalahkan ISIS. Namun, biaya untuk menstabilkan Suriah harus ditanggung oleh "aktor regional".

Atas pernyataan tersebut, Trump diperingatkan bahwa pihak-pihak seperti Iran, Turki, dan Rusia dapat menggunakan momen penarikan pasukan Amerika Serikat untuk memajukan kepentingan strategis mereka di Suriah.

Di sisi lain, Jan Egeland, Penasihat Kemanusiaan PBB untuk Suriah, memperingatkan agar dunia tidak kehilangan perhatian atas nasib buruk warga sipil Suriah. Menurut Egeland, lebih dari satu juta orang dilaporkan telah mengungsi dari Ghouta Timur, Idlib, dan Afrin dalam beberapa bulan terakhir.

"Ini merupakan waktu yang keliru untuk memalingkan wajah dari warga sipil Suriah," kata Egeland dalam konferensi pers di Jenewa, Swiss.

Egeland menambahkan bahwa operasi kemanusiaan di Suriah, kekurangan dana "akut". Ia menggambarkan hidup yang harus dihadapi sekitar 80.000 warga Ghouta Timur di tempat penampungan yang disediakan pemerintah, "mengerikan".