Menlu AS Desak Negara ASEAN untuk Tetap Terapkan Sanksi PBB kepada Korea Utara

Liputan6.com, Washington DC - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo akan menekan negara-negara ASEAN untuk mempertahankan sanksi PBB terhadap Korea Utara, kata seorang pejabat AS pada Selasa 31 Juli 2018.

Hal itu disampaikan di tengah kekhawatiran bahwa bahan bakar minyak dari negara asing tetap masuk secara ilegal ke Pyongyang meski sanksi telah diterapkan oleh PBB.

Pernyataan itu juga muncul menjelang lawatan Pompeo ke Asia Tenggara. Ia akan melakukan perjalanan ke Kuala Lumpur, Malaysia; Singapura; dan Jakarta, Indonesia pada 1-5 Agustus.

Pada 3-4 Agustus, Pompeo berkunjung ke Singapura untuk mengikuti pertemuan tahunan menteri ASEAN dan mitra regional ASEAN.

Korea Utara akan "berada dalam pertemuan itu sebagai anggota forum regional ASEAN yang diikuti oleh 27 negara, sehingga akan ada diskusi yang mencakup Korea Utara," kata seorang pejabat senior Kemlu AS seperti dikutip dari Channel News Asia, Rabu (1/7/2018).

Pejabat itu belum bisa memastikan apakah akan ada pertemuan Pompeo dan menteri Korea Utara dalam forum regional ASEAN tersebut. Namun, ia tak mengesampingkan kemungkinan terjadinya tatap muka -guna menindaklanjuti hasil pertemuan tingkat tinggi Presiden AS Donald Trump dan Pemimpin Korut Kim Jong-un pada 12 Juni 2018.

"Kami belum bisa mengumumkan apakah (pertemuan Pompeo dengan menteri Korea Utara) itu akan terjadi ... tapi anggota forum regional kerap melakukan pertemuan sela dan bilateral, maka semua itu mungkin," kata pejabat itu.

Mendesak ASEAN

Pejabat anonim Kemlu AS itu juga mengatakan bahwa AS "Tetap prihatin tentang cukup signifikannya skala pengadaan bahan bekar secara ilegal ke Korea Utara, khususnya produk minyak yang dimurnikan melalui transfer kapal ke kapal yang dilarang PBB."

"(Oleh karenanya) kami berencana menggunakan pertemuan (forum regioal ASEAN) itu guna mengingatkan semua negara tentang kewajiban mereka dan kepatuhan terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB." demikian seperti dikutip dari Strait Times.

Berdasarkan sanksi DK PBB, Korea Utara terbatas hanya boleh mengimpor empat juta barel minyak mentah dan memproduksi atau mengekspor 500.000 barel per tahun.

Simak video pilihan berikut:

Pada 3-4 Agustus, Menlu Pompeo berkunjung ke Singapura untuk mengikuti pertemuan tingkat menteri ASEAN tahunan. Partisipasi Pompeo dalam pertemuan ini dalam rangka mendukung visi Amerika Serikat akan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.

Menlu Pompeo akan mengikuti ASEAN Regional Forum, East Asia Summit Ministerial, US-ASEAN Ministerial, dan Lower Mekong Initiative Ministerial bersama para menteri luar negeri ASEAN untuk membahas tantangan-tantangan keamanan yang paling mendesak di kawasan, mempromosikan tata tertib berbasis aturan, meneguhkan komitmen AS akan kemitraan di kawasan Lower Mekong, serta menegaskan kembali dedikasi AS terhadap ASEAN dan para sahabat dan sekutu di kawasan.

Dalam pertemuan tingkat menteri itu, Pompeo juga akan, "Mendiskusikan komitmen bersama terkait denuklirisasi Korea Utara secara final dan yang dapat diverifikasi secara penuh, menegakkan tata tertib berbasis aturan di Laut Tiongkok Selatan, serta melawan terorisme," jelas Kemenlu AS.

Menlu Pompeo juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Singapura dan Menteri Luar Negeri Singapura Balakrishnan untuk menegaskan kembali hubungan bilateral AS-Singapura yang terus terjalin, menandatangani pembaruan Third Country Training Program yang membangun kapasitas di seluruh Asia Tenggara, serta mendukung peran signifikan Singapura sebagai ketua ASEAN saat ini.

Kemudian, Pompeo akan ke Jakarta pada 4-5 Agustus, di mana ia "Akan menegaskan kembali Kemitraan Strategis AS-Indonesia, dalam rangka menyambut perayaan ke-70 hubungan diplomatik bilateral kedua negara pada tahun 2019," demikian pernyataan tertulis dari Juru Bicara Kemlu AS Heather Nauert, seperti dikutip dari id.usembassy.gov, Selasa 31 Juli 2018.

"Menlu Pompeo juga akan berdiskusi mengenai memajukan tujuan keamanan serta perdagangan bilateral dan investasi bersama, menegaskan sentralitas ASEAN, serta kepemimpinan Indonesia dalam mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka," lanjut pernyataan tertulis itu.