Liputan6.com, Canberra - Laporan terbaru oleh surat kabar Inggris The Guardian menyebut 17 orang warga negara Australia berada di bawah tahanan rumah, di penjara atau ditahan di pusat-pusat "pendidikan ulang" milik pemerintah China di provinsi Xinjiang.
Keseluruhan kasus itu terdiri dari 15 warga tetap Australia dan dua orang yang mengikuti visa pasangan. Informasi soal ereka dikumpulkan oleh Nurgul Sawut, seorang advokat untuk warga Uighur di Negeri Kanguru, melalui wawancara dengan para anggota keluarganya.
Dikutip dari The Guardian pada Senin (11/2/2019), orang-orang tersebut diyakini ditahan saat dalam perjalanan mengunjungi kerabat mereka di China. Banyak di antaranya memiliki anak atau pasangan yang merupakan warga negara Australia.
Advertisement
Baca Juga
Sawut mengaku belum bisa memastikan nasib para warga Australia keturunan Uighur, namun dia meyakini bahwa salah satu dari kelompok itu berada di penjara, empat berada di bawah tahanan rumah, dan 12 sisanya berada di pusat-pusat penahanan.
Advokat untuk sekitar 3.000 orang Uighur di Australia itu menyerukan kepada pemerintah di Canberra, untuk menjamin pembebasan para tahanan. Menteri luar negeri sementara negara itu, Penny Wong, turut mendesak pemerintah Negeri Kanguru untuk menyelidikinya.
Pada 2018, Sawut mengajukan kasus sembilan warga Australia yang diyakini ditahan di China, ke Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia (Dfat). Hanya satu dari orang-orang itu yang telah dibebaskan dan kembali ke Negeri Kanguru.
Namun, kementerian itu mengatakan tidak mengetahui tentang warga negara Australia lainnya yang ditahan di China, dan tidak akan mengomentari kasus-kasus individual.
Oktober lalu, Dfat mengkonfirmasi bahwa tiga warga negara Australia telah ditahan dan kemudian dibebaskan dari kamp pendidikan politik China di provinsi Xinjiang.
Simak video pilihan berikut:
Penjelasan China Kepada PBB
China menghadapi meningkatnya kecaman internasional karena tindakan kerasnya terhadap HAM Uighur.
Pembatasan ketat telah diberlakukan pada ekspresi budaya Uighur dan praktik komunitas muslim di China. Diperkirakan sebanyak lebih dari satu juta orang muslim setempat di kamp-kamp penahanan di Xinjiang.
Terkait dugaan di atas, pada Agustus lalu, pemerintah China menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial di Jenewa.
Delegasi China mengatakan kepada panel PBB bahwa "tidak ada penahanan sewenang-wenang ... tidak ada yang namanya pusat pendidikan".
"Pihak berwenang mengatakan di Xinjiang telah menindak "kegiatan teroris yang kejam. Sementara para penjahat yang dihukum, diberikan keterampilan untuk reintegrasi diri ke dalam masyarakat di "pusat pelatihan pendidikan dan pelatihan kerja," jelas delegasi China, Hu Lianhe, melalui seorang penerjemah.
"Argumen bahwa satu juta orang Uighur yang ditahan di pusat-pusat pendidikan ulang sangat tidak benar," lanjut Hu Lianhe.
Dia menambahkan "tidak ada penindasan etnis minoritas atau pelanggaran kebebasan memilih keyakinan agama atas nama kontra-terorisme."
Namun dia juga mengatakan "mereka yang ditipu oleh ekstremisme agama ... harus dibantu melalui pendidikan ulang yang difasilitasi pemerintah".
Advertisement