7 Fakta di Balik Rencana Donald Trump Berikan Yerusalem Timur ke Palestina

Liputan6.com, Washington D.C. - Pemerintahan Donald Trump akhirnya mengungkap Middle East Peace Plan (Rencana Perdamaian Timur Tengah) yang berfokus pada situasi Palestina-Israel. Trump berkata sudah tugasnya sebagai presiden untuk mengurus masalah-masalah besar.

Gedung Putih merilis rencana setebal 186 halaman itu pada Selasa, 28 Januari 2020.

"Penduduk Israel dan Palestina telah sama-sama menderita akibat konflik yang berlangsung lama dan seakan tak pernah selesai. Selama hampir satu abad, pemimpin internasional, diplomat, dan cendekiawan telah berdebat isu-isu ini dan mencoba menyelesaikan konflik ini," demikian pembuka rencana itu.

Pihak Gedung Putih menyebut tidak ada rencana yang bisa memuaskan semua pihak, namun Middle East Peace Plan ini dipandang realistis dan bisa diraih Israel dan Palestina.

Rencana ini berisi penetapan Yerusalem sebagai ibu kota Israel hingga tawaran investasi fantastis bagi rakyat Palestina.

Berikut Liputan6.com rangkum tujuh fakta terkait Middle East Peace Plan ala Presiden Donald Trump.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Sosok penting di balik rencana ini adalah Jared Kushner, seorang konglomerat muda yang menjabat sebagai penasihat Presiden Trump. Kushner juga menantu dari Donald Trump. Jared Kushner yang merupakan penganut Yahudi menjadi kepala perunding (chief negotiator).

Salah satu poin dari rencana baru ini adalah memberikan bantuan finansial ke Palestina.

"Ini adalah kesempatan besar pagi masyarakat Palestina," ujar Jared kepada CNN usai Trump mengumumkan rencana itu. Kushner pun berharap Palestina tak membuang kesempatan ini.

Lantas, bagaimana nasib ibu kota Yerusalem dan kedaulatan Palestina?

Pihak AS menegaskan bahwa Yerusalem tetap menjadi ibu kota Israel. Alasannya, AS menilai tidak bijak jika membagi kota itu sehingga ada dua otoritas keamanan yang berbeda.

"Kami percaya bahwa kembali ke Yerusalem yang dibagi, dan terutama memiliki dua pasukan keamanan berbeda di salah satu area paling sensitif di bumi, adalah kesalahan yang berbahaya," tulis rencana itu.

Dinding pemisah di Yerusalem juga akan tetap berdiri.

Lebih lanjut, AS berencana menjadikan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina. Daerah itu termasuk Kafr Aqab, bagian timur Shuafat, dan Abu Dis.

Palestina diberikan hak memilih nama bagi daerah itu, termasuk menamakannya Al-Quds.

"Yerusalem akan tetap menjadi ibu kota berdaulat dari Negara Israel ... "Ibu kota berdaulat Negara Palestina mesti berada di bagian Yersualem Timur," tulis rencana itu.

Pihak AS pun mendorong agar dunia internasional mengakui ibu kota dari dua negara itu.

Jika Palestina menyetujui rencana ini, pihak AS berkata akan Palestina akan mendapat investasi hingga USD 50 miliar atau Rp 681 triliun (USD 1 = Rp 13.627). Investasi itu akan mengalir ke berbagai sektor dalam periode 10 tahun.

Rencana ini bernama The Trump Economic Plan.

Gedung Putih yakin rencana ini bisa menguntungkan Palestina, terutama Tepi Barat dan Gaza. Sektor yang bakal untung termasuk swasta, kesehatan, pendidikan, dan dunia bisnis.

"Hal ini memiliki kekuatan untuk secara fundamental mentransformasikan Tepi Barat dan Gaza dan membuka bab baru di sejarah Palestina, yang dimaknai bukan dengan kesengsaraan da kehilangan, tetapi dengan peluang dan martabat," tulis rencana itu.

Middle East Peace Plan ini sejatinya penuh dengan faktor ekonomi. Pihak AS berjanji akan memberi program pendidikan dan tenaga kerja agar membuat warga Palestina sejahtera.

Middle East Peace Plan ini sarat dengan isu ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Salah satunya ingin mendirikan universitas Palestina dengan kualitas 150 terbaik di dunia.

Dana yang disiapkan mencapai USD 500 juta (Rp 6,8 triliun) untuk membangun universitas top di Tepi Barat dan Gaza.

Model pendidikan yang ditawarkan AS akan mengikuti sistem Uni Emirat Arab dan Qatar.

Tenaga kerja wanita juga akan diperhatikan agar naik dari 20 menjadi 35 persen, serta menurunkan kematian anak dari 18 menjadi 9 anak per 1.000 kelahiran.

Selain itu, harapan hidup warga Palestina dari 74 tahun menjadi 80 tahun.

Hamas selama ini dipandang sebagai organisasi teroris oleh AS dan Israel. Dalam perjanjian ini, Hamas diminta menyerahkan kekuasaan di Gaza kepada otoritas Palestina atau organisasi yang diterima Israel.

Hamas dan semua militer di Gaza juga harus dilucuti dan Gaza harus melaksanakan demiliterisasi secara penuh.

Pada perjanjian ini, Hamas masih boleh berperan di pemerintahan Palestina, tetapi harus melakukannya secara damai dengan Israel.

Pihak AS mengakui wilayah Yerusalem merupakan tempat yang penting dan sensitif bagi agama Samawi, termasuk masjid Al-Aqsa di Al-Haram Asy-Syarif/Bukit Bait (Temple Mount). Keputusan AS dalam rencana ini adalah Israel menjadi penjaga semua situs agama yang berada di wilayah itu.

"Tidak seperti penguasa-penguasa lain yang dulu menguasai Yerusalem, dan telah menghancurkan situs-situs suci agama lain, Negara Israel ditugaskan untuk menjaga situs-situs ini dan menjaga status quo beragama," tulis laporan itu.

Lebih lanjut, semua situs agama di Yerusalem juga harus tetap dibuka bagi semua penganut agama serta bagi kunjungan turis.