Presiden Terpilih Joe Biden Minta Kongres AS Sahkan Bantuan Darurat COVID-19

Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden mendorong Kongres (badan legislatif AS) untuk mengesahkan miliaran dolar bantuan darurat COVID-19 sebelum akhir tahun.

oleh Hariz Barak diperbarui 21 Nov 2020, 17:00 WIB
Diterbitkan 21 Nov 2020, 17:00 WIB
Ilustrasi Pilpres AS 2020
Ilustrasi Pilpres AS 2020, Joe Biden. (Liputan6.com/Abdillah)

Liputan6.com, D.C - Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden mendorong Kongres (badan legislatif AS) untuk mengesahkan miliaran dolar bantuan darurat COVID-19 sebelum akhir tahun, karena infeksi baru melonjak di seluruh negeri.

Mengatakan ada "banyak pekerjaan yang harus dilakukan", Biden bertemu langsung dengan Ketua DPR Nancy Pelosi dan pemimpin Senat Demokrat Chuck Schumer untuk pertama kalinya sejak memenangkan pemilihan presiden, menurut laporan media pada Jumat 20 November 2020, dikutip dari Al Jazeera, Sabtu (21/11/2020).

Ajudan untuk tim transisi Joe Biden, Jen Psaki, mengatakan Partai Demokrat "sepakat bahwa perlu ada bantuan darurat dan bantuan selama sesi lumpuh untuk membantu keluarga, membantu bisnis kecil".

"Tidak ada lagi ruang untuk penundaan dan kami harus bergerak maju secepat mungkin," kata Psaki.

Tetapi prospek bantuan virus baru tahun ini tetap tidak pasti, meskipun ada lonjakan jumlah kasus baru dan rawat inap.

AS sekarang telah melaporkan lebih dari 11,8 juta kasus dan lebih dari 253.000 kematian sejak pandemi dimulai, menurut Universitas Johns Hopkins.

Biden, Pelosi dan Schumer mendorong RUU bantuan pandemi sebelum Kongres reses untuk tahun ini, periode yang dikenal sebagai sesi lame-duck.

Presiden terpilih Joe Biden telah berjanji untuk bekerja sama dengan Partai Republik yang beroposisi untuk melaksanakan agenda pemerintahannya, tetapi sejauh ini, ia telah memfokuskan jangkauan kongresnya pada sekutu Demokrat.

Pertemuan itu dilakukan dua hari setelah Demokrat mencalonkan Pelosi menjadi Ketua DPR, posisi kepemimpinan tertinggi di Dewan Perwakilan Rakyat AS.

Simak video pilihan berikut:

Presiden Trump Terus Menghambat Upaya Transisi

Calon presiden dari Partai Demokrat, Joe Biden, memberi isyarat saat berbicara selama debat capres AS 2020 pertama pada Selasa (29/9/2020), di Case Western University dan Cleveland Clinic, Cleveland, Ohio. (Foto AP / Patrick Semansky)
Calon presiden dari Partai Demokrat, Joe Biden, memberi isyarat saat berbicara selama debat capres AS 2020 pertama pada Selasa (29/9/2020), di Case Western University dan Cleveland Clinic, Cleveland, Ohio. (Foto AP / Patrick Semansky)

Presiden Donald Trump terus memblokir kelancaran transisi kekuasaan ke presiden berikutnya, menolak mengizinkan pemerintahannya bekerja sama dengan tim transisi Biden.

Secara khusus, pemerintahan Trump menolak akses Biden ke pengarahan terperinci tentang keamanan nasional dan perencanaan pandemi yang menurut para pemimpin di kedua belah pihak penting untuk mempersiapkan Biden untuk memerintah segera setelah pelantikannya pada 20 Januari.

Mencoba melewati pemerintahan Trump sama sekali, Biden bertemu secara virtual dengan sekelompok gubernur Republik dan Demokrat terkemuka pada 19 November.

“Sayangnya, pemerintahan saya belum bisa mendapatkan semua yang kami butuhkan,” kata Biden kepada tim kepemimpinan Asosiasi Gubernur Nasional saat dia berjanji untuk bangkit di atas politik dalam front terpadu melawan virus.

Pensiunan Senator Republik Lamar Alexander mengatakan bahwa pemerintahan Trump harus memberi tim Biden semua materi, sumber daya, dan pertemuan yang diperlukan untuk kelancaran transisi.

“Jika ada peluang apa pun bahwa Joe Biden akan menjadi presiden berikutnya, dan sepertinya dia memiliki peluang yang sangat bagus, Pemerintahan Trump harus menyediakan kepada tim Biden semua materi transisi, sumber daya, dan pertemuan yang diperlukan untuk memastikan kelancaran transisi sehingga kedua belah pihak siap pada hari pertama, ”kata Alexander dalam pernyataan yang diposting di Twitter.

Trump, sementara itu, mengintensifkan upayanya untuk terus menabur keraguan pada hasil pemilu.

Sang presiden dan beberapa pendukungnya menyebarkan informasi yang salah, termasuk menekan pejabat Michigan untuk memblokir sertifikasi hasil pemilihan di negara bagian itu.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya