Gibran Minta Hapus Penerimaan Siswa Sistem Zonasi, Solusi Atau Masalah Baru?

Kabinet PM Belanda Mundur dari Pemerintahan Akibat Skandal Subsidi Bantuan Anak

Skandal subsidi anak ini disebut melibatkan menteri, PNS, anggota parlemen, hingga hakim di Belanda.

oleh Tommy K. Rony diperbarui 15 Jan 2021, 22:30 WIB

Diterbitkan 15 Jan 2021, 20:43 WIB

20161123-Keakraban Jokowi Dengan PM Belanda-Jakarta

Presiden Jokowi menunjukkan sejumlah bangunan yang ada di Istana Kepresidenan kepada PM Belanda Mark Rutte, di beranda belakang Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/11). Keduanya melakukan pembicaraan khusus empat mata. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Amsterdam - Kabinet dari Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mengumumkan pengunduran diri dari pemerintahan lantaran skandal subsidi bantuan anak dan pajak. Koalisi empat partai di parlemen kolaps, sehingga Perdana Menteri Mark Rutte hanya menjadi pelaksana tugas (demissionair)

Belanda merupakan negara parlementer sehingga koalisi di parlemen sangat penting untuk menjalankan roda pemerintahan.

DutchNews mengabarkan, Jumat (15/1/2021), skandal subsidi anak ini disebut melibatkan menteri, PNS, anggota parlemen, hingga hakim.

Masalah subsidi anak terjadi ketika banyak keluarga dituduh menipu petugas pajak dan diperintahkan mengembalikan bantuan dari pemerintah yang jumlahnya tidak sedikit.

Kasus ini terjadi pada era mantan Menteri Sosial Lodewijk Asscher (2012-2017) yang dulunya menteri di kabinet Rutte jilid II.

Akibat skandal ini, diperkirakan sebanyak 20 ribu hingga 30 ribu keluarga di Belanda terdapak masalah finansial.

Menteri Urusan Ekonomi Belanda Eric Wiebes yang saat itu menjabat sebagai menteri junior yang mengurus perpajakan juga mundur.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Keluarga Berantakan

Sebuah sepeda parkir di luar jendela pekerja seks yang tutup di Red Light District di Amsterdam, Belanda pada Selasa (15/12/2020). Pemerintah Belanda menetapkan lockdown total untuk meredam virus corona COVID-19 selama 5 minggu dimulai pada periode Natal. (AP Photo/Peter Dejong)

Anggota parlemen dari Christen-Democratisch Appèl (CDA), Pieter Omtzigt, mengkritik kenapa masalahnya skandal ini terlambat terkuak.

Ia memprediksi 20 ribu hingga 30 ribu keluarga telah terdampak.

Omtzight menyebut dalam aturan pajak, orang yang melanggar kesalahan kecil bakal disuruh mengembalikan bantuan dari pemerintah hingga 20 ribu euro.

Ia mencontohkan orang bisa disuruh mengembalikan subsidi karena kesalahan seperti kurang tanda tangan.

Selain itu, mengakui banyak keluarga yang mengalami permasalahan karena skandal pajak ini.

"Bagaimana kita bisa memperbaiki para orangtua, beberapa di antaranya diusir dari rumah, bercerai, dan kehilangan pekerjaan akibat hal ini. Banyak hidup yang hancur," ujar Pieter Omtzigt.

Ia juga meminta agar pemerintah transparan apakah skandal ini memiliki elemen rasial, sebab banyak orang dari komunitas asing yang terdampak.

Komentar Oposisi

Orang-orang berjalan pada hari pertama pemberlakukan lockdown ketat untuk meredam COVID-19 di Stasiun Pusat Utrecht, Selasa (15/12/2020). Semua tempat bisnis di Belanda kecuali yang menjual kebutuhan pokok harus tutup saat pemerintah Belanda menetapkan lockdown total. (ROBIN VAN LONKHUIJSEN/AN /AFP)

Koalisi Mark Rutte terdiri atas Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD), Christen-Democratisch Appèl (CDA), Democraten 66 (D66), dan ChristenUnie (CU).

Mark Rutte telah berkuasa sejak 2010.

Anggota parlemen dari oposisi menyebut mundurnya pemerintah merupakan hal yang tidak terhindarkan.

"Ini bukan akhir, melainkan awal," ujar Lilian Marijnissen, pemimpin Partai Sosialis.

Mark Rutte akan menjadi plt. perdana menteri hingga pemilu 17 Maret 2021. Posisinya kini menyulitkannya untuk mengambil keputusan.

Lanjutkan Membaca ↓