Aung San Suu Kyi Dikudeta, Dubes Indonesia untuk Myanmar: Kondisi KBRI dan WNI Aman

Liputan6.com, Naypyitaw - Duta Besar Indonesia untuk Myanmar Iza Fadri mengatakan kondisi WNI aman, terkait pemberitaan mengenai kudeta militer terhadap pemerintahan Aung San Suu Kyi pada Senin (1/2/2021) pagi.

Saat ditanya situsi KBRI di Yangon, Dubes Iza Fadri juga mengonfirmasi semua tetap aman. "Aman lokasi kita di Yangon bukan Naypyitaw, dan WNI juga aman," ujar Dubes Iza Fadri saat dihubungi lewat pesan teks.

Kudeta militer tengah terjadi di Myanmar. Menurut laporan AP News, Aung San Suu Kyi sekarang berstatus tahanan rumah. Jaringan internet dan telepon di ibu kota Naypyitaw sudah putus.

Saluran TV Myanmar Visual Television dan Myanmar Visual Radio tidak menyiarkan acara reguler mereka Senin pagi ini.

Belakangan ini, Suu Kyi sedang berseteru dengan militer karena hasil referendum pada November 2020. Militer menolak hasil pemilihan itu.

Akhir pekan lalu, para duta besar negara barat dan PBB sudah takut terjadi kudeta di Myanmar.

VOA News melaporkan bahwa lusinan diplomat telah khawatir. Dubes Eropa meminta agar militer tidak mengubah hasil pemilu.

"Kami mendorong militer dan semua pihak di negara ini untuk mengikuti norma-norma demokrasi, dan kami menolak adanya usaha untuk mengubah hasil pemilu atau merusak transisi demokratis Myanmar," tulis pernyataan dari Kedubes Australia, 12 negara Eropa, misi diplomatik Uni Eropa, Selandia, dan Amerika Serikat.

Saksikan Video Berikut Ini:

Pemerintah Indonesia merespon situasi terkini di Myanmar, dimana kudeta militer tengah berlangsung.

Dikutip dari laman Kemlu.go.id, Senin (1/2/2021) pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyampaikan sejumlah hal.

"Indonesia sangat prihatin atas perkembangan politik terakhir di Myanmar," tulis Kemlu RI.

"Indonesia menghimbau penggunaan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam ASEAN, di antaranya komitmen pada hukum, kepemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional."

Selain itu Kemlu RI juga berharap ada penyelesaian hukum mengenai perselisihan yang terjadi akibat perbedaan pendapat pada hasil pemilihan umum November 2020.

"Indonesia juga menggarisbawahi bahwa perselisihan-perselisihan terkait hasil pemilihan umum kiranya dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang tersedia."

"Indonesia mendesak semua pihak di Myanmar untuk menahan diri dan mengedepankan pendekatan dialog dalam mencari jalan keluar dari berbagai tantangan dan permasalahan yang ada sehingga situasi tidak semakin memburuk," tegas Kemlu.