Kemlu RI Buka Suara Terkait Kudeta Militer Myamnar

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia merespon situasi terkini di Myanmar, dimana kudeta militer tengah berlangsung.

Dikutip dari laman Kemlu.go.id, Senin (1/2/2021) pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyampaikan sejumlah hal.

"Indonesia sangat prihatin atas perkembangan politik terakhir di Myanmar," tulis Kemlu RI.

"Indonesia menghimbau penggunaan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam ASEAN, di antaranya komitmen pada hukum, kepemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional."

Selain itu Kemlu RI juga berharap ada penyelesaian hukum mengenai perselisihan yang terjadi akibat perbedaan pendapat pada hasil pemilihan umum November 2020.

"Indonesia juga menggarisbawahi bahwa perselisihan-perselisihan terkait hasil pemilihan umum kiranya dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang tersedia."

"Indonesia mendesak semua pihak di Myanmar untuk menahan diri dan mengedepankan pendekatan dialog dalam mencari jalan keluar dari berbagai tantangan dan permasalahan yang ada sehingga situasi tidak semakin memburuk," tegas Kemlu.

Simak video pilihan di bawah ini:

Militer Myanmar resmi merebut kekuasaan atau kudeta terhadap pemerintah usai menahan Kanselir Aung San Suu Kyi dan Presiden Myint pada Senin pagi (1/2/2021). Mereka berkata akan memerintah selama setahun. 

AP News melaporkan, pengumuman itu dibuat oleh militer melalui TV militer Myawaddy. Ancaman kudeta di Myanmar kini telah menjadi nyata. 

Suu Kyi dan Myint ditahan di Naypyitaw.

Sementara itu, juru bicara partai berkuasa sebelumnya sudah menyebut militer melakukan kudeta. 

Spekulasi kudeta di Myanmar sudah dideteksi oleh diplomat-diplomat negara barat. Masalah muncul setelah militer menuduh ada kecurangan di pemilihan umum 2020 yang dimenangkan Suu Kyi.