Pemerintah Taiwan Bantu Pemulangan 105 ABK WNI ke Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Taiwan pada Jumat (20/8) membantu 105 ABK WNI yang terdampar di kapal di perairan sekitar Taiwan untuk pulang ke Indonesia.

Pemulangan itu pun dilakukan dengan pesawat khusus.

Taipei Economic and Trade Office (TETO) dalam rilisnya pada Sabtu (21/8/2021) mengatakan bahwa bantuan ini mengimplementasikan konsep Taiwan untuk melindungi hak asasi manusia internasional dan juga sepenuhnya mewujudkan nilai inti "kemanusiaan" dari "Kebijakan Baru ke Arah Selatan".

TETO mengungkapkan, saat ini ada sekitar 250.000 awak kapal terdampar di wilayah laut di dunia dan tidak dapat kembali ke negara asalnya dengan lancar.

Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Maritim Internasional (IMO) dan organisasi internasional lainnya telah menyatakan keprihatinan tentang hal ini, tutur TETO.

Pada Maret 2021, Kementerian Luar Negeri Taiwan mendapatkan laporan dari Kantor Perwakilan Perdagangan dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei, yang mengungkapkan ada banyak ABK WNI di kapal asing di perairan dekat Taiwan yang kontraknya telah berakhir.

Tetapi, pemilik kapal dan negara tempat kapal terdaftar tersebut belum menangani dengan baik, menurut TETO, membuat para ABK kesulitan untuk kembali ke Tanah Air. Hal itu pun berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental para ABK.

TETO menjelaskan, bahwa KDEI Taipei juga memahami bahwa untuk memastikan keamanan anti pandemi di perbatasan, Taiwan hanya mengizinkan kapal milik negaranya dan ABK asing di kapal yang diinvestasikan dan dioperasikan oleh Taiwan untuk bertukar ABK di Taiwan.

Akan tetapi KDEI tetap berharap Taiwan bisa mempertimbangkan alasan kemanusiaan untuk membantu memulangkan para ABK Indonesia kembali ke kampung halamannya.

Setelah menerima laporan tersebut, pemerintah Taiwan sangat perduli dengan kondisi dan hak ABK saat ini, dan segera mengadakan rapat koordinasi antar kementerian untuk mengklarifikasi hak dan tanggung jawab terkait, serta mengembangkan rencana bantuan, demikian disampaikan oleh TETO.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Perencanaan kerjasama untuk proses pemulangan ABK WNI dilakukan antara Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perhubungan kantor Administrasi Pelabuhan Taiwan, serta arahan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Taiwan dan unit lainnya. 

TETO membeberkan, instansi terkait pemerintah Taiwan telah berulang kali melakukan negosiasi dengan KDEI dan agen pelayaran kapal asing di Taiwan, akhirnya dengan mempertimbangkan keamanan pencegahan pandemi di perbatasan dan berpegang pada prinsip kemanusiaan, rencana pemulangan ABK Indonesia mulai dilaksanakan.

Para ABK WNI itu dibantu untuk berkumpul di pelabuhan Kaohsiung, melakukan pendaratan melalui  "transit non-entry" "jalur anti-pandemi" menuju Bandara Internasional Kaohsiung.

Proses pemulangan tersebut juga dilakukan bekerja sama dengan badan-badan pemerintah Taiwan, di antaranya: 

1. Pusat Komando Epidemi Central Taiwan (CECC, Central Epidemic Command Center)
2. Kementerian Luar Negeri Taiwan
3. Pusat Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan (Taiwan Centers for Disease Control)
4. Coast Guard Administration Ocean Affairs Council (OAC)
5. Kantor Imigrasi Kementerian Dalam Negeri (National Immigration Agency)
6. Kantor Bea Cukai Kementerian Keuangan (Customs Administration, Ministry of Finance)
7. Kantor Administrasi Penerbangan Sipil Kementerian Perhubungan (MOTC, Civil Aeronautics Administration)
8. Taiwan Port Corporation (TIPC)

Ada lebih dari 100 anggota staf yan membantu 105 ABK WNI dan 16 WNI yang terdampar di Taiwan pulang ke Indonesia dengan pesawat khusus yang diatur oleh pemerintah Indonesia pada Jumat (20/8) pukul 11 ​​malam.

Tsung-Yen Chen, Wakil Komandan Pusat Komando Pandemi Pusat Taiwan, juga turut berpartisipasi dalam memeriksa upaya repatriasi dan bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah untuk memastikan keamanan anti pandemi perbatasan, serta hak ABK Indonesia untuk kembali ke Tanah Air.

Adapun kehadiran Kepala Perwakilan KDEI Budi Santoso, yang bepergian langsung ke Bandara Internasional Kaohsiung untuk menyambut rombongan ABK Indonesia, serta menyampaikan ucapan terima kasih atas nama pemerintah Indonesia kepada pemerintah Taiwan atas upaya bantuan kemanusiaan tersebut.

Dalam akhir pernyataannya, TETO menyampaikan, Taiwan dan Indonesia bekerja sama dalam pelaksanaan upaya bantuan kepada ABK yang terdampar, dan sepakat bahwa kedua pihak harus melakukan dialog tentang memperkerjakan ABK dan isu-isu terkait untuk meningkatkan hak-hak mereka.

Dikatakan juga bahwa kedepannya, instansi-instansi terkait di Taiwan juga akan menjaga ketertiban dan ketentraman di perairan sekitar negara itu melalui pengendalian pelabuhan, boarding, dan tindakan pengusiran sesuai dengan undang-undang, serta menjamin hak-hak ABK asing di atas kapal asing untuk lebih memenuhi tanggung jawab Taiwan sebagai anggota masyarakat internasional.