Bursa Pilgub Sumut 2024 Kian Sengit, Bobby Nasution Bakal Lawan Edy Rahmayadi Atau Ahok?

Kelompok Anti-Taliban Serukan Agar Dunia Tak Akui Pemerintahan Baru Afghanistan

Kelompok anti-Taliban meminta dunia untuk tidak mengakui pemerintahan baru Afghanistan.

oleh Benedikta Miranti T.V diperbarui 09 Sep 2021, 07:01 WIB

Diterbitkan 09 Sep 2021, 07:01 WIB

FOTO: Taliban Duduki Istana Kepresidenan Afghanistan

Pejuang Taliban menguasai Istana Kepresidenan Afghanistan di Kabul, Afghanistan, Minggu (15/8/2021). Taliban menduduki Istana Kepresidenan Afghanistan setelah Presiden Afghanistan Ashraf Ghani melarikan diri dari negara itu. (AP Photo/Zabi Karimi)

Liputan6.com, Kabul - Pasukan anti-Taliban di Afghanistan telah meminta masyarakat internasional untuk tidak mengakui pemerintah baru yang diumumkan oleh kelompok militan tersebut.

Kabinet sementara - yang tidak terdiri dari wanita, dan seluruhnya terdiri dari para pemimpin Taliban atau rekan mereka - juga telah dikritik oleh AS.

Kabinet Baru Afghanistan Terbentuk, Taliban: Warga Jangan Protes

Melansir BBC, Rabu (8/9/2021), anggota kelompok anti-Taliban yang menentang Taliban di provinsi Panjshir mengatakan pemerintah baru itu "ilegal".

AS menyatakan keprihatinannya pada angka-angka yang terkait dengan serangan terhadap pasukan AS.

Kabinet sementara dipimpin oleh Mullah Mohammad Hassan Akhund, yang masuk dalam daftar hitam PBB. Sosok lainnya, Sirajuddin Haqqani, juga diburu FBI Amerika.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Pemerintah oleh Taliban

Mullah Mohammad Hasan Akhund, pemimpin terpilih pemerintahan baru Taliban. (AP)

NRF mengatakan, pihaknya menganggap pengumuman kabinet sementara Taliban sebagai "tanda yang jelas dari permusuhan kelompok itu dengan rakyat Afghanistan".

Taliban bersikeras bahwa mereka sekarang telah mengalahkan Front Perlawanan Nasional (NRF) di Lembah Panjshir di utara Kabul, tetapi para pemimpin NRF mengatakan mereka masih berperang.

Dalam sebuah pernyataan, departemen luar negeri AS mengatakan prihatin dengan "afiliasi dan rekam jejak beberapa individu".

Pernyataan itu mengatakan Washington akan "terus memegang komitmen Taliban" untuk mengizinkan perjalanan yang aman bagi warga negara asing dan warga Afghanistan dengan dokumen perjalanan, "termasuk mengizinkan penerbangan yang saat ini siap terbang keluar dari Afghanistan".

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken akan mengadakan pertemuan virtual 20 negara Barat untuk mengoordinasikan serangkaian persyaratan untuk keterlibatan dengan pemerintah Taliban.

Taliban menguasai Afghanistan dalam serangan besar-besaran lebih dari tiga minggu lalu.

Pihaknya kini menghadapi banyak tantangan berat di negara yang dilanda konflik, termasuk menstabilkan ekonomi dan mendapatkan pengakuan internasional.

Lanjutkan Membaca ↓