Kedubes Inggris Klarifikasi Isu Kelangkaan BBM

Kedubes Inggris mengaku tidak ada kelangkaan BBM di negaranya.

oleh Tommy K. Rony diperbarui 01 Okt 2021, 13:00 WIB
Diterbitkan 01 Okt 2021, 13:00 WIB
Inggris Krisis BBM, Antrean di SPBU Terus Berlanjut
Pengemudi mengantre untuk bahan bakar di sebuah pompa bensin di London, Rabu (29/9/2021). Perdana Menteri Inggris Boris Johnson memastikan suplai bahan bakar minyak kini mulai stabil. Meski demikian, masih butuh waktu sampai situasinya kembali normal. (AP Photo/Frank Augstein)

Liputan6.com, Jakarta - Kedutaan Besar Inggris di Jakarta memberikan klarifikasi terkait isu kelangkaan BBM di negaranya. Mereka berkata tidak ada kelangkaan BBM yang terjadi, serta meminta agar tak perlu panic buying. 

Permasalah disebut terkait jumlah sopir truk. Pemerintah lantas merilis visa terbaru untuk memudahkan tenaga kerja asing masuk ke sektor tersebut. 

"Tidak ada kekurangan bahan bakar," kata Kedubes Inggris dalam pernyataan resmi, Jumat (1/10/2021).

"Masalah yang kita lihat selama beberapa hari terakhir ini adalah kekurangan pengemudi truk berat HGV (Heavy Goods Vehicle) yang bersifat sementara karena COVID-19, seperti yang terjadi di negara lain seperti Jerman dan Polandia," jelas pihak Kedubes. 

Inggris juga telah meibatkan anggota militer sebagai pengemudi tanker dalam jumlah yang terbatas yang siap untuk dikerahkan jika diperlukan. Diharapkan ini bisa lebih menstabilkan rantai pasokan.

Ada pula 5.000 visa untuk pengemudi truk berat HGV untuk periode tiga bulan. Visa ini bertujuan memberikan bantuan jangka pendek untuk industri pengangkutan menjelang Natal.

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Tak Perlu Panic Buying

Inggris Krisis BBM, Antrean di SPBU Terus Berlanjut
Pengemudi mengantre untuk bahan bakar di sebuah pompa bensin di London, Rabu (29/9/2021). Perdana Menteri Inggris Boris Johnson memastikan suplai bahan bakar minyak kini mulai stabil. Meski demikian, masih butuh waktu sampai situasinya kembali normal. (AP Photo/Frank Augstein)

Pemerintah Inggris menerapkan pengecualian sementara terhadap Undang-Undang Persaingan yang dikenal sebagai Protokol Hilir Minyak, sehingga memungkinkan industri berbagi informasi dan memprioritaskan pengiriman bahan bakar dengan mudah ke wilayah yang paling membutuhkan.

Masyarakat juga diminta agar membeli bahan bakar seperti biasa saja. 

Terkait warga sipil yang masih memiliki lisensi pengemudi HGV, mereka diajak untuk kembali masuk ke sektor tersebut. Mereka ditawari kondisi upah dan kerja yang lebih baik.  

Brexit juga disebut merupakan faktor kecil saja dari masalah ini, selain itu turut disorot bahwa negara-negara Uni Eropa mengalami masalah serupa. 

"Kita harus ingat bahwa kekurangan pengemudi truk berat HGV juga terjadi di seluruh Eropa," kata pihak Kedubes.

"Penelitian dari Transport Intelligence memperkirakan bahwa kekurangan pengemudi dari daratan Eropa sekitar 400.000. Kita tahu bahwa sektor ini memiliki masalah struktural jangka panjang, termasuk tenaga kerja yang menua, yang diperburuk oleh berbagai faktor jangka pendek seperti misalnya COVID-19."

 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Live Streaming

Powered by

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya