Perdana, Pemimpin Israel di Sidang Umum PBB Dukung Solusi 2 Negara untuk Konflik dengan Palestina

Liputan6.com, Jakarta Dalam pidatonya di depan sidang Majelis Umum PBB pada Kamis 22 September 2022, Perdana Menteri Israel Yair Lapid menyerukan agar solusi dua negara menjadi jalan keluar konflik Israel-Palestina selama puluhan tahun.

Pada kesempatan itu, ia juga kembali menegaskan bahwa Israel akan melakukan “apa pun yang diperlukan” untuk menghentikan Iran mengembangkan bom nuklir.

Penyebutan solusi dua negara, yang pertama kalinya dilakukan oleh seorang pemimpin Israel di sidang Majelis Umum PBB, menegaskan dukungan Presiden AS Joe Biden di Israel Agustus lalu atas proposal yang sudah lama tidak dibahas itu.

"Kesepakatan dengan Palestina, berdasarkan dua negara untuk dua bangsa, adalah hal yang tepat demi keamanan Israel, ekonomi Israel dan demi masa depan anak-anak kita,” kata Lapid seperti dikutip dari VOA Indonesia, Jumat (23/9/2022).

Ia menambahkan, kesepakatan apa pun akan dikondisikan pada negara Palestina yang damai yang tidak akan mengancam Israel.

Lapid menyampaikan pernyataan itu kurang dari enam minggu sebelum digelarnya pemilihan umum 1 November mendatang, yang dapat dimenangkan oleh mantan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dari sayap kanan, yang justru sudah lama menentang solusi dua negara.

Israel mencaplok wilayah Yerusalem Timur, Tepi Barat dan Gaza – wilayah yang diharapkan Palestina sebagai wilayah negara independennya kelak – dalam sebuah perang Timur Tengah tahun 1967. Perundingan antara Israel dan Palestina yang ditengahi AS berakhir gagal tahun 2014.

Dalam pidatonya, Lapid kembali mengecam Iran dan menyuarakan tekad Israel untuk mencegah musuh lamanya itu mendapatkan senjata nuklir.

"Satu-satunya cara untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir adalah dengan menunjukkan ancaman militer yang kredibel,” katanya. “Kami punya kemampuan dan kami tidak takut menggunakannya.”

Diyakini oleh banyak pihak, memiliki satu-satunya senjata nuklir di Timur Tengah, Israel menganggap Iran sebagai ancaman eksistensial. Teheran sendiri membantah bahwa mereka mencoba mengembangkan senjata nuklir.

Sementara itu, di Indonesia Israel jadi sorotan karena media i24NEWS, yang mengabarkan bahwa ada seorang pejabat senior dari Indonesia, negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, sedang melakukan kunjungan rahasia ke Negeri Bintang David itu.

Untuk diketahui, Israel dan Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik.

Dalam pemberitaan tertanggal 19 September 2022 yang dimuat i24, pada awal tahun 2022 seorang pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri Israel mengkonfirmasi selama briefing bahwa Israel dan Indonesia bekerja di belakang layar menuju normalisasi hubungan, dengan Amerika Serikat bertindak sebagai mediator.

Agustus lalu, delegasi investor, teknologi, dan spesialis perdagangan Israel mengunjungi Indonesia. Volume perdagangan langsung dan tidak langsung antara Israel dan Indonesia mencapai sekitar $500 juta per tahun.

Delegasi Pakistan juga disebutkan berada di Israel, sebuah negara di mana Israel tidak memiliki hubungan diplomatik, sebuah sumber mengungkapkan kepada i24NEWS.

Delegasi tersebut, disebutkan i24NEWS, dipimpin oleh seorang menteri senior dari bekas pemerintah Pakistan, terdiri dari sembilan anggota, termasuk empat orang yang tinggal di Pakistan dan beberapa orang Amerika terkemuka lainnya yang berasal dari Pakistan, serta seorang imam Pakistan Inggris.

Nasim Ashraf, mantan menteri pembangunan dan mantan ketua Dewan Kriket Pakistan, memimpin delegasi tersebut.

Seorang jurnalis dari stasiun berita Karachi juga merupakan bagian dari delegasi. Anggota lain merahasiakan identitas mereka.

Delegasi melakukan tur keliling Israel dengan tema geopolitik, sejarah dan agama, warisan, budaya, dan teknologi, dengan penekanan pada teknologi air. Akhir pekan ini, delegasi itu akan bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog di Yerusalem.

Pakistan dan Israel juga tidak memiliki hubungan diplomatik. Namun, awal tahun ini, Yerusalem mengambil bagian dalam latihan angkatan laut skala besar di Laut Merah yang dipimpin oleh Armada ke-5 AS bersama Pakistan dan sejumlah negara lain yang tidak memiliki hubungan diplomatik, termasuk Arab Saudi, Oman, Komoro, Djibouti, Somalia, dan Yaman.

Israel mementingkan kepentingan strategis tertentu ke Pakistan karena itu adalah satu-satunya negara Muslim dengan kemampuan nuklir operasional dan memiliki perbatasan bersama dengan Iran.

Tahun lalu, seorang pakar Pakistan mengatakan kepada i24NEWS bahwa negaranya membeli teknologi dari Israel dalam beberapa tahun terakhir untuk mengamankan gudang senjata nuklirnya.

Noor Dehari, pendiri Institute of Islamic Theology Against Terrorism, menunjukkan bahwa teknologi itu sebenarnya dibeli dari Inggris tetapi ditransfer oleh pemerintah Israel.

Kementerian Luar Negeri RI kembali membantah adanya upaya normalisasi hubungan diplomatik Israel-Indonesia. Isu ini terungkap di media i24 yang membahas kunjungan rahasia ini. 

Nama pejabat itu tak disebutkan, namun disebut sebagai senior official atau pejabat senior. Lebih lanjut, i24 melaporkan bahwa sejak awal 2022 bahwa Kementerian Luar Negeri Israel berusaha melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Indonesia. 

Kedua negara disebut bekerja di balik layar untuk normalisasi hubungan. Amerika Serikat berperan sebagai mediator. 

Juru bicara Kemlu RI Teuku Faizasyah lantas kembali membantah kabar normalisasi. Laporan i24 juga dinilai tidak jelas. Teuku Faizasyah juga tidak tahu siapa yang dimaksud senior official tersebut.

"Ini memang unik ya tiba-tiba muncul berita seakan-akan ada proses normalisasi yang diangkat oleh media Israel, kemudian tidak jelas rujukannya, mengacu pada sumber yang mana," ujar Teuku Faizasyah pada press briefing virtual, Kamis (22/9/2022). 

Pada laporan i24, memang tidak disebut apakah pejabat senior yang ke Israel itu berasal dari Kementerian Luar Negeri RI atau lembaga negara lain. 

Namun, Teuku Faizasyah menegaskan bahwa hanya Kemlu yang memiliki kapasitas kebijakan luar negeri.

"Kemlu adalah pemangku aspek kebijakan luar negeri, sehingga siapapun yang disebutkan official tentunya tidak bisa merepresentasikan kepentingan Indonesia," tegasnya.

Teuku Faizasyah juga berkata tidak ada langkah-langkah normalisasi hubungan diplomatik seperti yang dikabarkan. RI pun konsisten mendukung Palestina dan perdamaian.

"Tidak ada langkah-langkah mengarah ke normalisasi seperti yang dituliskan media tersebut," ucapnya. "Posisi Indonesia tidak berubah bahwa yang kita dahulukan adalah suatu penyelesaian damai antara Palestina dan Israel yang berangkat dari solusi dua negara."