Media Asing Bloomberg Sorot Masalah di Proyek IKN Nusantara

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) antusias mempromosikan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan. Ambisi membangun IKN yang mahal tetap digaungkan meski kondisi ekonomi dunia sedang bergejolak.

Sayembara IKN pun digelar oleh kementerian. Anggaran miliaran rupiah digelontorkan oleh Kementerian PUPR di tengah pandemi COVID-19 untuk hadiah lomba konsep perancangan IKN.

Namun, media ekonomi Bloomberg mengungkap kabar kurang sedap terkait pembiayaan proyek ini. IKN Nusantara disebut masih kurang diminati investor.

Meski ada investor asing yang tertarik, mereka belum menandatangani perjanjian yang mengikat. 

Bloomberg juga menyindir bagaimana brosur IKN Nusantara tampak menarik, tetapi pembiayaannya masih tidak jelas.

"Apa yang tidak mereka tunjukkan dengan jelas adalah di mana Indonesia akan menemukan US$ 34 miliar untuk membangun ibu kota baru dari awal," tulis Bloomberg dalam artikel berjudul "Ambitious Plans to Build Indonesia a Brand New Capital City Are Falling Apart", dikutip Rabu (7/12/2022). 

Hal lainnya yang disorot Bloomberg adalah periode Presiden Jokowi yang hanya tinggal 18 bulan saja. Setelah tiga tahun proyek IKN diumumkan, tak ada satu pun investor yang sepenuhnya berkomitmen untuk membiayai proyek ini. 

Pada 2 Desember 2022, Presiden Jokowi berkata ada permintaan tinggi investasi di IKN, namun Bloomberg mencatat bahwa belum jelas apakah ada kontrak mengikat yang telah ditandatangani. 

Sejumlah perusahaan dari China, Korea Selatan, Malaysia, dan Uni Emirat Arab baru menandatangani letter of intent.

Bloomberg juga menyorot masalah korupsi, kronisme, dan birokrat yang lambat di Indonesia, serta pertumbuhan ekonomi yang kurang kuat dibanding Vietnam dan Filipina.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkap butuh tambahan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Baru atau IKN Nusantara. Nilainya mendapai Rp 12,7 triliun.

Untuk itu, dia telah bersurat ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait permintaan tersebut. Dana ini nantinya digunakan untun percepatan pembangunan di IKN. 

Termasuk pembangunan jalan dan kawasan hunian ASN dan TNI/Polri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

"Kami sudah kriimkan surat kepada Menteri Keuangan dengan nomor surat No. KU 0101-Mn/2210 perihal usulan kebutuhan anggaran percepatan pembangunan IKN pada 2023 sebesar Rp 12,7 triliun untuk pembangunan jalan kerja logistik dan akses jalan di KIPP dan development, dan pembangunan hunian ASN dan TNI/Polri," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI, Senin (28/11/2022).

Basuki mengatakan, dana ini guna mempercepat pembangunan di wilayah IKN Nusantara melingkup pembangunan di zoba 1B dan 1C. Ini juga sebagai salah satu bukti tindak lanjut dari arahan Jokowi.

Untuk pembangunan dari dana tersebut, dia akan memprioritaskan pad apembangunan akses jalan dan land development. Disamping itu, Basuki mengungkap kalau Jokowi akan mengajak sejumlah investor ke lokasi tersebut.

"Setelah adanya market sounding bapak Presiden pada 22 Agustus, banyaknya investor yang masuk, maka kami diperintahkan untuk mempercepat pembangunan IKN ini tidak hanya di KIPP 1A tapi juga di wilayah lengembangan perencanaan di wilayah 1B dan 1C," ujarnya.

"Tadi pagi pukul 10.30 WIB, ada ratas pada hal ini termasuk pembiayaan oleh otorita dengan investasinya, untuk yang prasarana dasar ini, 1B dan 1C akan kita fokuskan dulu pada land development dan oembangunan jalan akaesnya saja dulu," sambungnya.

Rencananya, pembangunan akses jalan itu akan dimulai pada Januari 2023 mendatang. Hal ini mengingat rencana Jokowi yang akan mengundang sejumlah investor ke IKN Nusantara.

Tujuannya, untuk menentukan titik-titik pembangunan sejumlah fasilitas. Seperti sekolah hingga rumah sakit.

"Nah kami untuk itu fokuskan dulu untuk land development dan jalan. Nah ini, akan kita mulai Januari (2023), karena triwulan kedua bapak Presidem ingin mengajak para investor untuk memberikan atau menawarkan daerah mana-mana saja yang akan dibangun rumah sakit dan lainnya tadi yang kami sebutkan tadi," bebernya.

Informasi, minat investasi di IKN Nusantata sudah menyentuh 965 hektar sejak ditawarkan pada Agustus 2022 lalu. Ini terdiri dari pembangunan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, hingga sektor perumahan.

Pemerintah Indonesia mengungkapkan klaster pertama pemerintahan menjadi klaster yang pertama kali pindah ke Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara pada tahun 2024.

Proses pembangunan ibu kota negara terus berjalan sembari menyiapkan dan menjalankan hal-hal yang telah direncanakan.

Termasuk upaya pengenalan IKN lebih lanjut dan mengundang investor dalam dan luar negeri datang untuk turut membangun master plan tersebut.

Salah satu hal yang turut menjadi fokus dalam perwujudan IKN adalah membangun sebuah kota yang ramah lingkungan dan mengadopsi circular economy untuk ibu kota baru.

Amalia Adininggar Widyasanti Deputi Bidang Ekonomi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia sedang menyiapkan aturan khusus soal penerapan kota hijau.

Termasuk upaya membangun kota dengan sistem circular economy hingga manajemen sampah yang baik dan benar.

"Kami sedang menyiapkan peraturan khusus untuk itu," Amalia Adininggar Widyasanti pada ada workshop keempat Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea Batch 2 yang diselenggarakan oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) bersama Korea Foundation, Selasa (8/11).

"Jadi ibu kota baru akan diperlakukan secara khusus dan kami siapkan regulasi untuk itu," tambahnya.