Respons Kenaikan Permukaan Air Laut, Menlu Retno Marsudi Serukan 3 Aksi Nyata

Menlu Retno menyatakan bahwa jika tidak ditangani dengan baik maka isu kenaikan permukaan air laut ini dapat berdampak juga pada isu dieliminasi perbatasan maritim.

oleh Khairisa Ferida diperbarui 22 Sep 2023, 21:30 WIB
Diterbitkan 22 Sep 2023, 21:30 WIB
Menlu RI Retno Marsudi
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi saat menghadiri pertemuan High-Level Event on Global Solidarity with Afghan Women and Girls di Markas besar PBB di New York, Amerika Serikat (19/9/2023). (Dok. Kemlu RI)

Liputan6.com, Washington - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi menyerukan negara-negara untuk bersatu menghadapi ancaman yang ditimbulkan oleh kenaikan permukaan air laut. Hal tersebut disampaikannya dalam Breakfast Summit Addressing the Existential Threats Posed By Sea-Level Rise di New York, Amerika Serikat, pada Kamis (21/9/2023).

"Ancaman ini nyata dan dekat sekali, serta sudah berdampak bagi negara-negara pulau dan kepulauan. Meski jika pemanasan global dibatasi hingga 1,5 derajat Celcius, tidak akan bisa menahan naiknya permukaan air laut," ungkap Menlu Retno seperti dikutip dari pernyataan tertulis Kementerian Luar Negeri RI, Jumat (23/9).

Untuk itu, Menlu Retno menyerukan negara-negara untuk melakukan tiga hal. Pertama, upaya pencegahan dan mitigasi.

"Ini harus jadi aksi pertama dan utama dalam mencegah terus naiknya permukaan laut," tutur Menlu Retno, seraya mengajak negara-negara lain bersama-sama memenuhi komitmen globalnya untuk mengurangi emisi dan memperlambat perubahan iklim.

Kedua, upaya adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Menlu Retno menyampaikan bahwa sangat penting untuk memastikan negara-negara pantai dan para nelayan memiliki ketahanan dalam menghadapi dampak perubahan iklim ini, khususnya dalam rangka melindungi kehidupan mereka.

"Indonesia siap berkolaborasi untuk melakukan berbagai upaya adaptasi khususnya dalam bidang pembiayaan inovatif (innovative financing), pengembangan kapasitas, dan bantuan teknis," ujar Menlu Retno.

Ketiga, menjaga keutuhan wilayah negara. Menlu Retno menyatakan bahwa jika tidak ditangani dengan baik maka isu kenaikan permukaan air laut ini dapat berdampak juga pada isu dieliminasi perbatasan maritim. Bahkan, di masa yang akan datang, isu ini dapat menciptakan ketidakpastian dan konflik.

"Karena itu, kita perlu terus mendorong digunakannya pendekatan hukum internasional untuk menjaga kedaulatan negara, menjaga hak-hak, dan mata pencaharian," kata Menlu Retno.

Menggalang Komitmen Politik hingga Tindakan Nyata

Ilustrasi laut
Ilustrasi laut. (Photo by Mathyas Kurmann on Unsplash)

Dalam pertemuan ini, Menlu Retno mengajak negara-negara pulau dan kepulauan menyuarakan kepentingannya dan menunjukkan keberadaan mereka kepada dunia. Menlu Retno juga menyampaikan rencana Indonesia yang akan menyelenggarakan Pertemuan High-Level Meeting of the Archipelagic and Island States Forum pada 11 Oktober 2023 di Bali.

Breakfast summit diselenggarakan di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB oleh presiden general assembly perdana menteri Tuvalu, presiden republik Palau, presiden republik Kepulauan Marshall, dan Pusat Mobilitas Iklim Global PBB. Breakfast summit bertujuan untuk menggalang komitmen politik, mobilisasi sumber daya, dan tindakan nyata dalam mendukung Negara-negara Kepulauan Kecil Berkembang Pasifik (SIDS) untuk memperkuat aksi iklim dan memitigasi dampak perubahan iklim.

Tema pertemuan kali ini membahas upaya global dalam mengatasi ancaman kenaikan permukaan air laut yang terus meningkat.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya