Petaka Pesawat Jeju Air Hangus Terbakar di Bandara Muan Korsel, Penyelidikannya?

Indonesia Tingkatkan Bantuan bagi Badan PBB untuk Pengungsi Palestina 3 Kali Lipat

UNRWA juga mengharapkan Indonesia menggunakan pengaruhnya agar dukungan terhadap UNRWA terus dapat diperoleh dari negara lain.

oleh Benedikta Miranti T.V diperbarui 15 Des 2023, 12:41 WIB

Diterbitkan 15 Des 2023, 12:35 WIB

Perang menyebabkan kondisi di Gaza semakin memburuk. (Mohammed ABED/AFP)

Liputan6.com, Jenewa - Indonesia memutuskan meningkatkan kontribusi sukarela kepada Palestina sebesar tiga kali lipat melalui Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA). Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi usai pertemuannya dengan Komisioner Jenderal UNRWA di Jenewa, Swiss, pada Rabu (13/12/2023).

UNRWA, sebut Menlu Retno, mengharapkan Indonesia menggunakan pengaruhnya agar dukungan terhadap UNRWA terus dapat diperoleh dari negara lain.

"Laporan yang dirilis UNRWA pada 12 Desember menunjukkan situasi kemanusiaan yang sangat buruk di Gaza," kata Menlu Retno, seperti dikutip dari pernyataan resmi Kemlu RI, Jumat (15/12).

Dalam laporan tersebut, Menlu Retno menyoroti beberapa hal di antaranya:

Sebanyak 1,9 juta orang atau lebih dari 85 persen penduduk di Gaza mengalami pemindahan (displaced). Bahkan, beberapa di antaranya mengalami pemindahan lebih dari satu kali.
Menurut data Kementerian Kesehatan Gaza, selama 7 Oktober - 11 Desember 2023, sebanyak 18.205 orang Palestina terbunuh di Gaza, dan lebih dari 49.645 mengalami luka-luka. Dari angka tersebut, 70 persen di antaranya adalah perempuan dan anak-anak.
Hingga 11 Desember 2023, 134 orang yang bekerja untuk UNRWA telah terbunuh.
Menurut laporan Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA), untuk kondisi di Tepi Barat, 265 orang Palestina telah dibunuh oleh Israeli Security Forces (ISF) dan 69 di antaranya adalah anak-anak.

Peran Aktif Indonesia Diapresiasi

Bola api meletus saat Israel membombardir Kota Gaza, Palestina, Senin (9/10/2023). Israel memberlakukan pengepungan total di Jalur Gaza dan memutus pasokan air karena terus mengebom sasaran-sasaran di daerah kantong Palestina yang padat penduduknya sebagai tanggapan atas serangan mendadak Hamas yang disamakan dengan serangan 9/11. (MOHAMMED ABED/AFP)

Selain dengan UNRWA, Menlu Retno turut membahas krisis Gaza dengan sejumlah pihak lain pada hari yang sama, salah satunya Centre for Humanitarian Dialogue.

"Forum seperti ini merupakan kesempatan baik untuk lakukan tukar pikiran secara terbuka mengenai satu isu, kali ini adalah mengenai Gaza," tutur Menlu Retno.

Menlu Retno mengatakan bahwa mereka sangat menghargai peran aktif Indonesia dalam upaya menyelesaikan masalah di Gaza lewat gencatan senjata, serta diplomasi yang dilakukan Indonesia bersama sejumlah menteri luar negeri negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

"Semua juga sepakat mengenai pentingnya gencatan senjata," ungkap Menlu Retno.

Iran Sepakat Soal Gencatan Senjata di Gaza

Sebelumnya, Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober lalu dan menewaskan 1.200 orang di Israel serta membawa 240 orang sandera ke Jalur Gaza. (AP Photo/Victor R. Caivano)

Dukungan terhadap gencatan senjata juga disampaikan oleh Iran melalui pertemuan Menlu Retno dengan Menlu Iran Hossein Amir-Abdollahian.

"Kami membicarakan situasi di Gaza dan sepakat mengenai pentingnya ceasefire. Tanpa ceasefire, tidak akan mungkin terjadi perbaikan situasi di Gaza," ungkap Menlu Retno terkait pertemuannya dengan menlu Iran.

"Kita juga sepakat untuk bekerja sama membantu Palestina."

Iran, menurut Menlu Retno, menyampaikan rencana penyelenggaraan "High-Level Consultative Conference on Palestine" di Tehran, pada 23 Desember.

Indonesia Dorong Majelis Umum PBB Loloskan Resolusi Gencatan Senjata

Gambaran umum menunjukkan hasil pemungutan suara pada pertemuan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk pemungutan suara resolusi tidak mengikat yang menuntut "gencatan senjata kemanusiaan segera" di Gaza di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Selasa (12/12/2023). (ANGELA WEISS/AFP)

Pada 12 Desember, Majelis Umum PBB telah mengadopsi resolusi Majelis Umum PBB mengenai pelindungan warga sipil dan penegakan kewajiban hukum dan kemanusiaan (Protection of Civilians and Upholding Legal and Humanitarian Obligations). Terdapat 153 negara yang mendukung resolusi tersebut, 10 negara menolak, termasuk AS dan Israel, dan 23 negara abstain, termasuk Inggris.

Resolusi tersebut diajukan dengan co-sponsorship 104 negara, termasuk Indonesia dan juga seluruh negara anggota ASEAN dan observer. Banyaknya jumlah negara yang menjadi co-sponsor menunjukkan semakin tingginya tekanan politis dari negara dunia untuk dilakukannya gencatan senjata.

Secara khusus, Indonesia selama pengajuan draft resolusi, telah aktif melakukan penggalangan dukungan ke negara-negara Asia Tenggara, Karibia dan juga Amerika Latin.

Inti dari resolusi adalah meminta gencatan senjata, pentingnya melindungi warga sipil, melepas seluruh sandera, dan memastikan pemenuhan kewajiban hukum humaniter internasional.

"Bersama dengan sejumlah negara OKI antara lain Arab Saudi, Mesir, Yordania, Turki, Qatar dan Nigeria, Indonesia terus berada di garis depan untuk melakukan penggalangan dukungan bagi berakhirnya perang di Gaza," tegas Menlu Retno.

"Tantangan yang dihadapi tidaklah mudah. Namun, kami tidak akan menyerah dan kami akan terus berupaya," imbuhnya.