Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Menkeu Prancis Desak Masyarakat Bekerja Lebih Giat

Prancis, ekonomi terbesar kedua di zona euro, ingin memangkas defisit publiknya menjadi 5 persen dari PDB pada tahun 2025.

oleh Khairisa Ferida diperbarui 05 Nov 2024, 17:00 WIB
Diterbitkan 05 Nov 2024, 17:00 WIB
Ilustrasi bendera Prancis (AFP/Eric Feferberg)
Ilustrasi bendera Prancis (AFP/Eric Feferberg)

Liputan6.com, Paris - Menteri Keuangan Prancis Antoine Armand pada hari Senin (4/11/2024) menyatakan bahwa orang-orang di Prancis harus bekerja lebih keras. Pasalnya, menurut dia, kenyataan bahwa orang-orang Prancis bekerja lebih sedikit daripada rekan-rekan mereka di Eropa merugikan ekonomi karena kontribusi pajak dan pembayaran jaminan sosial yang lebih rendah.

Pemerintah Prancis dilaporkan sedang mengkaji reformasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lamban. Namun, perubahan praktik kerja sering ditentang oleh serikat pekerja.

"Rata-rata, orang Prancis bekerja lebih sedikit daripada (di negara) tetangganya, selama setahun," kata Armand kepada C News TV, seperti dilansir CNA, Selasa (5/11).

"Konsekuensinya adalah pembayaran jaminan sosial lebih sedikit, lebih sedikit uang untuk membiayai model sosial kita, penerimaan pajak lebih sedikit, dan pada akhirnya lebih sedikit lapangan kerja serta pertumbuhan ekonomi lebih rendah."

Kebijakan 35 jam kerja dalam seminggu, yang diperkenalkan pada tahun 2000, dipertahankan dengan keras oleh serikat pekerja, sementara reformasi sistem pensiun Prancis juga menghadapi protes yang meluas.

"Mari kita semua bekerja lebih giat lagi, secara kolektif, dimulai dengan memastikan bahwa setiap orang menaati jam kerja yang telah diberikan kepada mereka, di semua sektor," ungkap Armand.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya