Kata Kemenkes soal Dugaan Residen PPDS FK Unpad Lakukan Kekerasan Seksual ke Pendamping Pasien

Liputan6.com, Jakarta Ramai di media sosial dugaan kasus kekerasan seksual dilakukan residen Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (FK Unpad).

Kabar ini mulai mencuat dari tangkapan layar chat yang diunggah ulang di X @txtdarijasputih. Kasus ni telah didalami oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) dan mendapat tanggapan dari Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Lanjutan Kemenkes, Azhar Jaya.

Azhar menyampaikan, bahwa kabar ini benar adanya dan Kemenkes telah menjatuhkan sanksi tegas bagi PPDS yang terlibat.

“Kita sudah berikan sanksi tegas berupa melarang PPDS tersebut untuk melanjutkan residen seumur hidup di RSHS dan kami kembalikan ke FK Unpad. Soal hukuman selanjutnya, maka menjadi wewenang FK Unpad,” ujar Azhar lewat pesan singkat, Rabu (9/4/2025).

Kasus ini pun mendapat tanggapan dari pihak Unpad dan Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.

Lewat keterangan pers, kedua pihak itu menyatakan telah menerima laporan kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh dokter PPDS Unpad terhadap seorang anggota keluarga pasien yang terjadi pada pertengahan Maret 2025 di area rumah sakit.

Dalam rilis, Unpad dan RSHS mengecam keras segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, yang terjadi di lingkungan pelayanan kesehatan dan akademik.

“Unpad dan RSHS berkomitmen untuk mengawal proses ini dengan tegas, adil, dan transparan, serta memastikan tindakan yang diperlukan diambil untuk menegakkan keadilan bagi korban dan keluarga serta menciptakan lingkungan yang aman bagi semua,” mengutip keterangan pers Unpad, Rabu (9/4/2025).

Unpad dan RSHS menyatakan telah menanggapi dengan serius hal ini dan telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memberikan pendampingan kepada korban dalam proses pelaporan ke Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar). Saat ini, korban sudah mendapatkan pendampingan dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Jabar. Unpad dan RSHS sepenuhnya mendukung proses penyelidikan Polda Jabar.

2. Berkomitmen melindungi privasi korban dan keluarga.

3. Karena terduga merupakan PPDS yang dititipkan di RSHS dan bukan karyawan RSHS, maka penindakan tegas sudah dilakukan oleh Unpad dengan memberhentikan yang bersangkutan dari program PPDS.