Sistem Ekonomi Indonesia: Cara Kerja, Kelebihan, dan Kekurangannya

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila, sebuah sistem ekonomi campuran yang unik. Sistem ini memadukan unsur ekonomi pasar dan terencana, di mana pemerintah berperan aktif namun tetap memberi ruang bagi sektor swasta.

Bagaimana sistem ini bekerja, apa kelebihan dan kekurangannya, dan mengapa penting untuk memahaminya? Semua warga negara Indonesia perlu memahami ini, karena sistem ini secara langsung memengaruhi kehidupan ekonomi sehari-hari.

Sistem ekonomi Pancasila berakar pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, menekankan asas kekeluargaan dan gotong royong. Tujuan utamanya adalah mencapai kesejahteraan rakyat secara merata. Namun, implementasinya kompleks dan dinamis, mengalami pasang surut seiring perubahan zaman dan kebijakan pemerintah.

Memahami sistem ini penting untuk menilai kebijakan ekonomi pemerintah, partisipasi dalam pembangunan ekonomi, dan memahami tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia.

Pemahaman mendalam tentang sistem ekonomi Indonesia krusial bagi para pengambil kebijakan, pelaku bisnis, akademisi, dan masyarakat umum. Dengan memahami cara kerjanya, kelebihan, dan kekurangannya, kita dapat berkontribusi secara efektif dalam pembangunan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.

Berikut Liputan6.com ulas lengkapnya, Rabu (9/4/2025).

Sistem ekonomi Indonesia, juga dikenal sebagai sistem ekonomi Pancasila atau demokrasi ekonomi, merupakan sistem ekonomi campuran yang unik. Sistem ini menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi pasar dengan peran aktif pemerintah dalam mengatur dan mengarahkan perekonomian. Landasan idiilnya adalah Pancasila dan UUD 1945, yang menekankan asas kekeluargaan dan gotong royong.

Melansir buku Perekonomian Indonesia karya Rodya (2021:12), sistem ini dikonsep sebagai keseimbangan antara peran negara dan swasta, dengan tujuan utama kemakmuran rakyat.

Konsep sistem ekonomi campuran ini telah lama dibahas oleh para tokoh ekonomi Indonesia sejak awal kemerdekaan. Sumitro Djojohadikusumo, misalnya, dalam pidatonya di Washington D.C. pada tahun 1949, menekankan cita-cita ekonomi campuran di mana beberapa sektor dinasionalisasi sementara sektor lain tetap berada di tangan swasta. Melansir dari berbagai sumber, perdebatan tentang bentuk ideal sistem ekonomi Indonesia terus berlanjut, mengarah pada konsep sistem ekonomi Pancasila yang lebih komprehensif.

Sistem ekonomi Pancasila, menurut Mubyarto, adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh ideologi Pancasila, menekankan usaha bersama berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan. Ini berarti, sistem ini tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan pemerataan dan keadilan sosial. Melansir dari berbagai sumber, sistem ini juga sering disebut sebagai demokrasi ekonomi, menunjukkan bahwa rakyat memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Ciri-ciri sistem ekonomi Indonesia meliputi peran penting namun tidak dominan dari negara dan swasta, hubungan kerja antar lembaga ekonomi yang didasarkan pada asas kekeluargaan, peran sentral masyarakat dalam produksi, penguasaan negara atas sumber daya alam strategis, dan penekanan pada nilai-nilai moral dan etika.

Melansir dari bagpem.banjarmasinkota.go.id dan pijarbelajar.id, sistem ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata, mempercepat pembangunan, memperkuat persatuan nasional, dan meminimalkan monopoli.

Sebagai kesimpulan, sistem ekonomi Indonesia merupakan sistem yang dinamis dan kompleks. Ia terus berevolusi seiring perubahan konteks global dan domestik. Pemahaman yang komprehensif tentang sejarah, landasan filosofis, dan ciri-ciri sistem ini penting untuk menganalisis perkembangan ekonomi Indonesia dan merumuskan kebijakan yang tepat. Melansir berbagai sumber, sistem ini terus dievaluasi dan disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi nasional.

Sistem ekonomi Indonesia bekerja berdasarkan prinsip keseimbangan antara peran pemerintah dan swasta. Pemerintah berperan dalam mengelola sumber daya alam strategis, mengawasi kegiatan ekonomi, memberikan intervensi di sektor-sektor tertentu, dan memfasilitasi pembangunan ekonomi.

Melansir buku Perekonomian Indonesia karya Rodya (2021:15), peran pemerintah ini bertujuan untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat, menjaga stabilitas ekonomi, dan melindungi kepentingan nasional.

Di sisi lain, sektor swasta memiliki kebebasan untuk menjalankan kegiatan ekonomi, bersaing, dan memperoleh keuntungan. Koperasi juga berperan penting sebagai bentuk usaha bersama yang menekankan asas kekeluargaan dan gotong royong. Melansir berbagai sumber, keseimbangan antara peran pemerintah dan swasta ini merupakan kunci keberhasilan sistem ekonomi Indonesia. Namun, menentukan batas yang tepat antara kedua peran ini seringkali menjadi tantangan.

Pemerintah menjalankan peran pengawasannya melalui regulasi dan kebijakan ekonomi. Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, mencegah praktik-praktik monopoli dan persaingan tidak sehat, serta melindungi konsumen. Melansir berbagai sumber, kebijakan pemerintah juga mencakup intervensi di sektor-sektor tertentu, seperti subsidi, proteksi, atau pengaturan harga, untuk melindungi kepentingan nasional dan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan juga merupakan bagian penting dari peran pemerintah dalam memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Investasi di sektor-sektor ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, daya saing, dan kualitas sumber daya manusia. Melansir berbagai sumber, semua upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Cara kerja sistem ekonomi Indonesia melibatkan interaksi dinamis antara pemerintah dan swasta, dengan peran masing-masing yang saling melengkapi dan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Melansir berbagai sumber, efektivitas sistem ini bergantung pada kualitas tata kelola pemerintahan, kebijakan yang tepat, dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

Sistem ekonomi Indonesia, dengan pendekatan campurannya, menawarkan beberapa kelebihan signifikan. Melansir dari berbagai sumber, kelebihan ini muncul dari perpaduan antara mekanisme pasar dan peran aktif pemerintah dalam mengelola perekonomian.

1. Potensi untuk pemerataan ekonomi: Sistem ini dirancang untuk mengurangi kesenjangan ekonomi melalui intervensi pemerintah dan peran koperasi. Intervensi pemerintah dapat berupa program bantuan sosial, subsidi, dan kebijakan afirmatif untuk mendukung kelompok masyarakat yang kurang mampu. Peran koperasi sebagai bentuk usaha bersama juga bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi.
2. Stabilitas ekonomi yang relatif terjaga: Peran pemerintah dalam mengawasi dan mengatur ekonomi dapat membantu mengurangi fluktuasi ekonomi yang tajam. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, dan mencegah krisis ekonomi. Hal ini menciptakan iklim ekonomi yang lebih stabil dan predictable bagi pelaku usaha dan masyarakat.
3. Perlindungan bagi masyarakat: Pemerintah dapat melindungi masyarakat dari persaingan yang tidak sehat dan eksploitasi. Regulasi dan pengawasan yang ketat dapat mencegah praktik-praktik bisnis yang merugikan konsumen, seperti monopoli, kartel, dan praktik persaingan tidak sehat. Hal ini menciptakan pasar yang lebih adil dan transparan.
4. Pemanfaatan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat: Pengelolaan sumber daya alam oleh negara bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Pemerintah dapat memastikan bahwa sumber daya alam dimanfaatkan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Hal ini mencegah eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan merugikan generasi mendatang.
5. Penggabungan kekuatan pasar dan perencanaan: Sistem ini berusaha mengoptimalkan efisiensi pasar dengan perencanaan pemerintah untuk mencapai tujuan ekonomi nasional. Perencanaan pemerintah dapat membantu mengarahkan investasi ke sektor-sektor prioritas, menciptakan infrastruktur yang memadai, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Meskipun memiliki beberapa kelebihan, sistem ekonomi Indonesia juga menghadapi sejumlah kekurangan. Melansir dari berbagai sumber, kekurangan ini sebagian besar terkait dengan peran aktif pemerintah dalam perekonomian.

1. Potensi birokrasi dan inefisiensi: Peran pemerintah yang besar dapat menyebabkan birokrasi yang rumit dan inefisiensi dalam pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan yang panjang dan berbelit-belit dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga dapat meningkatkan biaya transaksi dan mengurangi efisiensi alokasi sumber daya.
2. Ketergantungan pada kebijakan pemerintah: Keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada kualitas kebijakan dan pelaksanaan pemerintah. Jika pemerintah gagal merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang tepat, maka sistem ekonomi ini dapat mengalami masalah. Hal ini mengharuskan pemerintah untuk memiliki kapasitas dan integritas yang tinggi dalam mengelola perekonomian.
3. Potensi korupsi dan KKN: Peran pemerintah yang besar juga meningkatkan risiko korupsi dan KKN. Kesempatan untuk menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan ekonomi sangat besar. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
4. Sulitnya menentukan batas peran pemerintah dan swasta: Terkadang terjadi tumpang tindih dan ketidakjelasan dalam pembagian peran antara pemerintah dan swasta. Hal ini dapat menyebabkan konflik kepentingan dan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Kejelasan pembagian peran sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.
5. Perkembangan ekonomi yang tidak selalu merata: Meskipun bertujuan untuk pemerataan, perkembangan ekonomi di Indonesia masih belum merata di berbagai daerah. Kesempatan ekonomi dan akses terhadap sumber daya masih terkonsentrasi di beberapa wilayah, meninggalkan daerah lain tertinggal. Pemerataan pembangunan ekonomi merupakan tantangan besar bagi sistem ekonomi Indonesia.

Sistem ekonomi Indonesia merupakan sistem yang kompleks dan dinamis dengan potensi besar untuk mencapai pemerataan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Namun, ia juga menghadapi tantangan dalam hal birokrasi, korupsi, dan ketidakmerataan pembangunan.

Keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada kualitas tata kelola pemerintahan, kebijakan yang tepat, dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Perlu terus dilakukan evaluasi dan perbaikan untuk mengoptimalkan sistem ini dan mencapai tujuan pembangunan ekonomi nasional.