Kritik WALHI Tanggapi Ucapan Presiden Jokowi di KTT Perubahan Iklim PBB 2021

Liputan6.com, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menanggapi pidato Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada saat Leaders Summit on Climate (KTT Iklim) PBB, baru-baru ini. Walhi menilai pidato Jokowi menunjukkan tidak adanya sense of crisis atas situasi Indonesia yang menderita dampak perubahan iklim.

"Seperti cuaca ekstrem yang memicu banjir besar di Kalimantan Selatan, serta siklon tropis Seroja yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur dan sekitarnya," kata Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Nur Hidayati, dalam siaran pers yang diterima Liputan6.com, Jumat (23/4/2021).

WALHI juga menilai Indonesia bertendensi menjauhkan diri dari pergaulan global yang bertujuan untuk menyelamatkan umat manusia, terutama generasi yang akan datang dari bahaya krisis iklim. Hal itu tampak dari tidak disampaikannya komitmen penurunan emisi yang agresif dalam pertemuan para pemimpin dunia itu.

Menurut Nur, sebagai salah satu negara yang terdampak besar atas perubahan iklim, Indonesia berpotensi besar untuk memimpin arah kebijakan global agar mendukung upaya adaptasi negara-negara terdampak. Caranya bisa ditunjukkan lewat kepemimpinan nyata dalam menurunkan emisi di dalam negeri melalui kebijakan serta rencana yang sistematis dan terukur.

"Sayangnya, dalam pertemuan ini Presiden justru melakukan business as usual, yaitu penanganan perubahan iklim berbasis proyek, yang dalam pengalaman-pengalaman sebelumnya terbukti tidak berhasil dan tidak berkelanjutan," ujar dia.

"Di tengah urgensi krisis iklim, Presiden justru tampil ambigu, alih-alih mengambil langkah kepemimpinan yang berani, yang bisa menginspirasi para pemimpin dunia lainnya," imbuh Nur.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan tiga poin dalam pidatonya saat mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim atau Leaders Summit on Climate secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis, 22 April 2021.

Pertama, Presiden Jokowi menyebut Indonesia sangat serius dalam pengendalian perubahan iklim dan mengajak dunia untuk melakukan aksi-aksi nyata. Sebagai negara kepulauan terbesar dan pemilik hutan tropis, penanganan perubahan iklim adalah kepentingan nasional Indonesia. Ia mengklaim, melalui kebijakan, pemberdayaan, dan penegakkan hukum, laju deforestasi Indonesia saat ini turun di titik terendah dalam 20 tahun terakhir.

Kedua, Presiden Jokowi mengajak para pemimpin untuk memajukan pembangunan hijau untuk dunia yang lebih baik. Menurut Presiden, Indonesia telah memutakhirkan kontribusi yang ditentukan secara nasional (nationally determined contributions/NDC) untuk meningkatkan kapasitas adaptasi dan ketahanan iklim.

Ketiga, untuk mencapai target Persetujuan Paris dan agenda bersama berikutnya, Presiden Jokowi memandang bahwa kemitraan global harus diperkuat. Kesepahaman dan strategi perlu dibangun di dalam mencapai net zero emission dan menuju UNFCCC COP-26 Glasgow. Indonesia mengaku sedang mempercepat pilot percontohan net zero emission, antara lain dengan membangun Indonesia Green Industrial Park seluas 12.500 hektare di Kalimantan Utara yang akan menjadi yang terbesar di dunia.