Desakan untuk Longgarkan Aturan Karantina di Bali

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menegaskan bahwa saat ini belum ada kunjungan wisatawan asing ke Bali dan Kepulauan Riau (Kepri). Hal itu terjadi karena penerbangan langsung menjadi kendala dan kepastian residensi atau kewarganegaraan. Pernyataan Sandiaga ini merespons keluhan Forum Bali Bangkit.

"Karena banyak wisatawan mancanegara tinggal di daerah atau negara tempat mereka bekerja, bukan tempat mereka memegang paspor. Kami juga mendapat masukan bahwa pengajuan e-visa dirasakan menyulitkan, harus ada penjamin, biaya mahal, kuota terbatas, waktu keluarnya lama dan harga menjadi mahal," ujar Sandiaga Uno dalam Weekly Press Briefing, Senin, 22 November 2021.

Menurut Sandiaga, karantina di kamar vila tidak menarik, dan kepastian karantina untuk anak di bawah umur 12 tahun itu juga menjadi pertanyaan. Oleh karena itu, Sandiaga mengingatkan pihaknya mengajukan suatu usulan yang tegas dan saat ini sedang dipertimbangkan oleh timnya, terutama pembukaan Bali dan Kepri.

"Pertama, membuka untuk Level 1 dan 3, termasuk Australia. Australia akan memasuki Level 2. Kedua, tidak harus direct line, tapi boleh transit di negara Level 1 dan 3, dan wisman yang diperbolehkan harus berbasis residensi. Misalnya, saat ini mereka menggunakan paspor Eropa, tetapi residensinya di Dubai atau Uni Emirat Arab. Ini yang sedang kami sedang evaluasi," papar Sandiaga.

Selanjutnya, kata Sandi, mengenai persyaratan e-visa, pihaknya dan pihak Kementerian Hukum dan HAM sedang melihat apakah bisa mendapatkan peningkatan kuota dan penghapusan ketentuan penjamin. Soal karantna, sifat karantina di resor atau kawasan.

"Saya merasakan kondisi para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Ini masa-masa yang sulit, tapi atas arahan Presiden, sangat jelas bahwa kita memprioritaskan penanganan Covid-19. Libur Nataru sekaligus pembukaan Bali dan Kepri ini kita lakukan dalam incrimental baby steps, yaitu step-step yang kecil tapi bertahap, berkelanjutan, dan mudah-mudahan meningkat," urai Sandi.

** #IngatPesanIbu 

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

#sudahdivaksintetap3m #vaksinmelindungikitasemua

Sandiaga juga mengungkapkan bahwa pihaknya sudah mendapat data dari negara-negara yang mengambil keputusan progresif. Namun, kata Sandi, Indonesia tak ingin berlomba-lomba.

"Kita ingin memastikan sustainability dari pembukaan kembali Bali dan Kepri," ujar Sandi. Ia menambahkan, Indonesia tak mau menawar-nawar untuk membuat kesalahan.

"Apalagi pada 2022 kita akan menjadi tuan rumah G20 dan 2023 akan menjadi tuan rumah ASEAN, akan banya events, yang hadir di sini. Sinyal kebangkitan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja harus kita sikapi dengan penuh kehati-hatian dan kewaspadaan," tegas Sandi. 

Pernyataan Sandiaga di atas merupakan respons atas pernyataan Forum Bali Bangkit. Sebelumnya, forum tersebut sempat menyampaikan surat permohonan perubahan kebijakan pembukaan Bali kepada Presiden Joko Widodo pada 19 November 2021.

Saat itu, Forum Bali Bangkit menilai dibukanya kembali pariwisata Bali pada 14 Oktober 2021 untuk menerima turis asing terhambat oleh kebijakan visa kunjungan, kebjakan karantina, dan kebijakan penerbangan.

Soal pengurusan visa dinilai cukup rumit dan perlu dilakukan penjamin. Sementara soal karantina, sudah banyak negara yang sudah meninggalkan kewajiban karantina bagi pelaku perjalanan internasional yang sudah menerma vaksin lengkap, dan kebijakan penerbangan langsung dinilai kurang realistis.

"Forum Bali Bangkit merupakan mitra yang  berpikir kritis dan konstruktif. Kami sangat mengapresiasinya," kata Sandiaga.