Thailand Ajak 5 Negara Asia Tenggara Terapkan Skema ala Visa Schengen demi Capai Target 80 Juta Wisman per Tahun

Liputan6.com, Jakarta - Thailand berupaya meningkatkan pariwisata di Asia Tenggara dengan skema visa baru. Negara Gajah Putih itu mengajak lima negara tetangga untuk menerapkan sistem seperti visa Schengen.

Mengutip laman Euronews, Kamis, 11 April 2024, jika sistem yang diusulkan ini diterapkan, Kamboja, Malaysia, Myanmar, Vietnam, dan Laos akan lebih mudah diakses dari Thailand. Media lokal melaporkan minggu ini bahwa Perdana Menteri Thailand mengajukan rencana untuk meningkatkan peluang negara tersebut mencapai target 80 juta wisatawan per tahun pada 2027.

Seperti apa sistem visa gaya Schengen di Asia Tenggara? Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin mengungkapkan mendorong program visa bersama, dengan tujuan menarik wisatawan dengan pengeluaran lebih besar dari negara-negara jauh.

Pembicaraan dengan para pemimpin negara tetangga dikatakan berjalan baik. Keenam negara tersebut secara total dikunjungi oleh sekitar 70 juta wisatawan tahun lalu, dengan Thailand dan Malaysia menjadi tuan rumah bagi sebagian besar jumlah wisatawan tersebut.

Thailand menghadapi tantangan ekonomi yang serius di tengah lesunya sektor manufaktur dan berkurangnya ekspor. Popularitasnya di kalangan wisatawan sangat penting bagi kelangsungan hidup negara ini, karena industri pariwisata menyumbang sekitar 12 persen perekonomian negara tersebut dan juga menyumbang sekitar 20 persen lapangan kerja.

Negara-negara lain yang akan dimasukkan dalam skema Schengen kemungkinan besar juga akan mendapat manfaat dari peningkatan tersebut. Saat ini, warga Eropa dapat mengunjungi Thailand dengan bebas visa 30 hari, dengan perpanjangan hanya tersedia dengan biaya tambahan dan hanya di lokasi tertentu. 

Kamboja dan Laos juga menawarkan e-visa atau visa pada saat kedatangan selama 30 hari, sementara Vietnam menawarkan bebas visa tinggal selama 45 hari dan Malaysia menawarkan 90 hari. Turis Eropa harus mengajukan permohonan visa turis Myanmar selama 28 hari secara online.

Pakar perjalanan regional mengatakan skema baru apapun seharusnya memberikan visa selama 90 hari, yang berarti wisatawan akan dapat menghabiskan lebih banyak waktu di setiap negara yang mereka pilih untuk dikunjungi. Namun, implementasi sebenarnya dari proses tersebut mungkin tidak begitu jelas.

Di Asia Tenggara, hal ini mungkin merupakan proses yang lambat, karena perjanjian bilateral membutuhkan waktu untuk diselesaikan dalam dunia politik yang seringkali rumit. Pemerintah Thailand pun membuat berbagai perubahan kebijakan visa internasional.

Minggu ini, pihak berwenang Thailand mengungkapkan bahwa mereka berencana menghapus persyaratan visa dengan Australia. Meskipun tanggalnya belum ditentukan, perjanjian tersebut kemungkinan akan memperkuat kesepakatan perdagangan antara kedua negara serta meningkatkan pariwisata. 

Pada Maret 2024, Tiongkok dan Thailand memperkenalkan sistem masuk bebas visa yang saling menguntungkan, yang berarti warga negara dapat melakukan perjalanan antara kedua negara untuk masa tinggal hingga 30 hari. Sejak diberlakukan, pemesanan perjalanan dari kedua negara meningkat.

Kebijakan tersebut menyusul penerapan serupa pada November 2023, di mana pengunjung India juga dapat melakukan perjalanan ke Thailand tanpa mengajukan visa. Langkah-langkah positif ini dapat menginspirasi lebih banyak diskusi yang berfokus pada visa dalam waktu dekat.

Hal ini tentu saja berjalan baik bagi Thailand, yang mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah wisatawan internasional selama kuartal pertama tahun 2024, dan menyambut lebih dari sembilan juta orang. Wisatawan Tiongkok sekitar 1,7 juta, menyumbang jumlah pengunjung terbesar ke Thailand, diikuti oleh wisatawan dari Malaysia, Rusia, Korea Selatan, dan India.

Sebelumnya sempat ramai soal kebijakan pajak pariwisata yang mulai dikenakan turis asing yang berkunjung ke Bali pada 14 Februari 2024. Para pengamat menilai kebijakan ini bisa membuat turis lebih memilih negara seperti Thailand dibanding Indonesia.

Salah satu sebabnya, Thailand malah menurunkan biaya wisata bagi pengunjung. Pihaknya memutuskan memotong pajak dan tarif alkohol dalam upaya menurunkan biaya hiburan malam yang populer di kalangan wisman. Menanggapi perihal itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno optimistis kebijakan baru itu tak akan terlalu memengaruhi minat wisman untuk berkunjung ke Bali.

"Sejak awal kita sudah tegaskan pungutan untuk wisman ini kan untuk menangani masalah sampah dan melestarikan budaya Bali. Kita ingin menerapkan pariwisata yang berkualitas terutama di Bali yang banyak dikunjungi wisman," terang Sandiaga Uno dalam The Weekly Brief with Sandi Uno yang digelar secara hybrid di Jalarta, Senin, 29 Januari 2024.

"Mungkin yang hanya melihat dari segi ongkos menganggap lebih murah ke Thailand tapi rasanya itu tak akan terlalu berpengaruh, apalagi secara geografis wisman dari Ausralia lebih dekat ke Bali dan selama ini memang banyak yang datang ke Bali," lanjutnya. Sandiaga menambahkan, pajak wisata ini juga diharapkan bisa mendatangkan wisman yang lebih berkualitas, sehingga tidak hanya memperhitungkan segi kuantitas.