Imbas Efisiensi Anggaran, Kemenpar Hanya Mampu Sokong 10 dari 110 Agenda Kharisma Event Nusantara 2025

Liputan6.com, Jakarta - Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah kepada mayoritas kementerian dan lembaga berdampak pada sejumlah penyelenggaraan agenda yang direncanakan. Untuk Kementerian Pariwisata (Kemenpar), efisiensi anggaran khususnya berdampak pada penyelenggaraan Kharisma Event Nusantara (KEN) 2025.

Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kemenpar Vinsensius Jemadu menyebut 110 proposal event dari berbagai daerah di Indonesia telah lolos kurasi untuk masuk daftar KEN 2025. Jika biasanya Kemenpar memberi dukungan dana untuk seluruh event yang terkurasi, tahun ini Kemenpar hanya bisa membantu sebagian kecil saja.

"Kita coba prioritaskan untuk event-event yang mungkin dalam semester I ini, tapi tidak semua. Kita coba melihat event-event yang betul-betul memberikan dampak terhadap masyarakat," kata pria yang akrab disapa VJ seusai konferensi pers Wisdom in The Old Town: A Lunar Celebration di Jakarta, Senin (17/2/2025).

"Dari 110 event itu, saat ini mungkin hanya 10--15 event saja yang baru kita bisa dukung, sambil menunggu lagi kebijakan lebih lanjut dari pemerintah," sambungnya.

Event yang diprioritaskan, kata VJ, adalah event yang bisa berdampak langsung pada ekonomi lokal, masyarakat, dan pelaku UMKM. Event juga harus berbasis budaya dan ekonomi kreatif yang berskala besar, baik dari segi pelaku, peserta, maupun pengunjung yang terlibat. Pertimbangan lainnya adalah event yang bisa menggerakkan wisatawan nusantara, bahkan wisatawan mancanegara.

"Jadi, event-event yang sifatnya massal itu yang kita prioritaskan," katanya seraya menyebut Jember Carnaval sebagai salah satu contohnya.

Meski dukungan pusat terbatas, VJ meminta agar daerah yang eventnya sudah lolos kurasi KEN 2025 tetap menyelenggarakan rencananya. Ia mengaku sudah menandatangani surat pada hari ini yang ditujukan kepada seluruh bupati, wali kota, dan gubernur terkait instruksi agar pemda yang usulan event-nya masuk KEN 2025 tetap menyelenggarakan kegiatan dengan semangat kolaborasi. 

Kemenpar mendorong agar pemerintah daerah proaktif mencari dukungan dana dari pihak swasta dan BUMN/BUMD. "Kami akan membuka pintu seluas-luas kepada daerah untuk memfasilitasi mereka untuk mencari kolaborasi dengan mitra-mitra yang ada di daerah seperti itu," imbuh VJ.

Pentingnya daerah untuk melaksanakan event karena terbukti berdampak pada ekonomi. Menurut hasil riset pihaknya dengan Litbang Kompas, perputaran uang yang dihasilkan lewat penyelenggaraan 109 event di Kharisma Event Nusantara 2024 mencapai Rp13,7 triliun.

"Jadi, besar sekali dan itu bisa menggerakkan wisatawan nusantara hampir delapan juta. Jadi, memang betapa besar dampak daripada event ini untuk pergerakan bisnis maupun pertumbuhan ekonomi, terutama perputaran uang," ujarnya. KEN 2025 direncanakan akan diluncurkan secara resmi pada awal Maret 2025.

Sebelumnya, Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan bahwa Kementerian Pariwisata (Kemenpar) terkena kebijakan pemotongan anggaran sebesar Rp603,8 miliar atau sekitar 40 persen. Sebelum efisiensi, jumlah pagu anggaran Kemenpar 2025 sebesar Rp1,48 triliun yang akan dialokasikan ke satuan kerja pusat, politeknik pariwisata, dan badan pelaksana otorita.

Itu berarti anggaran Kemenpar 2025 yang dapat dimanfaatkan adalah sebesar Rp884,9 miliar. Dengan anggaran tersebut, Menpar menyatakan bahwa target sektor pariwisata yang ditetapkan pemerintah tidak akan berubah.

Kemenpar menetapkan sejumlah target pada sektor pariwisata tahun ini di antaranya 4,6 persen kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB, 19-22,1 miliar dolar AS devisa pariwisata, dan 14,6--16 juta kunjungan wisatawan mancanegara serta 1,08 miliar perjalanan wisatawan nusantara. Selain itu, sektor pariwisata diharapkan menyerap 25,8 juta tenaga kerja dan meningkatkan peringkat travel and tourism development index yang saat ini di urutan 22.

"Mengenai proyeksi target, target itu telah ditentukan oleh Bappenas, kami tidak menentukan target sendiri. Kami tidak melakukan proyeksi target baru karena kami optimistis bisa sampai dengan target tersebut," kata Widiyanti dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu, 12 Februari 2025, dikutip dari Antara.

Dengan target tersebut, Kemenpar akan menjalankan lima program unggulan untuk tahun ini, meliputi Gerakan Wisata Bersih, digitalisasi pariwisata Tourism 5.0, program Pariwisata Naik Kelas, menggelar acara dengan menggaet intelectual property (IP) Indonesia, dan Desa Wisata. Widi juga memastikan bahwa efisiensi anggaran kementeriannya tidak akan berdampak terhadap gaji maupun pengurangan karyawan.

Widi optimistis pihaknya tetap bisa mencapai target tersebut. Untuk itu, kementeriannya akan berkolaborasi dengan kementerian lain dan kepala daerah untuk mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan sektor pariwisata seperti konektivitas, visa, dan lingkungan hidup.

Kemenpar juga akan menggerakkan para duta besar Indonesia di negara lain untuk menjadi agen pariwisata. Mereka didorong untuk mempromosikan destinasi wisata Indonesia serta menarik investasi di sektor pariwisata.

"Mereka di negara masing-masing akan mendukung penuh dan membantu memasarkan Indonesia dari segi promosi maupun investasi di bidang pariwisata," kata dia.

Sementara, anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menyoroti strategi Kementerian Pariwisata dalam mengelola anggaran pascaefisiensi guna memastikan kebijakan pariwisata dapat diterapkan secara efektif hingga tingkat desa.

"Sektor perhubungan dan infrastruktur ini sangat mendorong kemajuan sektor pariwisata, namun dengan anggaran yang ada, bagaimana strategi Kementerian Pariwisata dalam menciptakan dynamic governance hingga ke tingkat desa agar pengelolaan pariwisata tetap dapat berjalan meskipun ada efisiensi anggaran?" tanya Novita dikutip dari Antara.