Suryadharma Diminta Hadiri Muktamar PPP di Surabaya

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali alias SDA diharapkan menghadiri Muktamar VIII PPP di Surabaya, Jawa Timur yang akan berlangsung selama 15-18 Oktober 2014.

"Kehadiran Pak Suryadharma beserta kelompoknya sangat penting pada muktamar di Surbaya," ujar Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi di Jakarta, Minggu, (12/10/2014).

Menurut Emron, keputusan pelaksanaan Muktamar VIII PPP ditetapkan dalam rapat koordinasi antara DPW dan DPP PPP di Jakarta, Sabtu 11 Oktober kemarin, yang dihadiri sebanyak 26 DPW.

Emron berharap, Suryadharma dan kelompoknya dapat hadir pada muktamar untuk melakukan musyawarah dan pengambilan keputusan tertinggi di PPP.

Pada muktamar di Surabaya, Emron berharap, Suryadharma juga dapat menyampaikan laporan pertanggung jawabannya sebagai ketua umum DPP PPP periode 2010--2014.

"Forum mukmatar ini akan menjadi sarana islah untuk mengakhiri perbedaan pendapat di internal partai," kata dia. Melalui forum muktamar, menurut Emron, PPP juga akan menentukan arah dan kebijakan partai ke depan.

Namun, Emron menilai, jika Suryadharma berhalangan hadir, dia dapat mengirimkan naskah laporan pertanggung jawabannya secara tertulis. Sehingga dapat dibacakan pimpinan yang lain.

"Mazhab yang dianut PPP adalah kolektif kolegial. Laporan pertanggung jawaban ini tidak hanya dilimpahkan kepada Pak Suryadharma, tapi juga kepada pengurus lainnya," jelas dia.

Emron menegaskan, laporan pertanggung jawaban dari Suryadharma selaku ketua umum ini merupakan agenda utama pelaksanaan muktamar. Sehingga kehadiran Suryadharma sangat dinantikan.

Sementara Sekretaris Jenderal DPP PPP Romahurmuziy secara terpisah mengatakan, pelaksanaan muktamar di Surabaya sah dan sesuai amanah Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP.

Romahurmuziy menjelaskan, dalam AD/ART partai, muktamar sah dilaksanakan jika dihadiri lebih dari separuh pengurus DPW PPP.

"Keputusan muktamar di Surabaya disetujui oleh 26 dari 33 pengurus DPW, sehingga jauh malampaui korum," kata dia.

Romahurmuziy menambahkan, pelaksanaan Muktamar VIII PPP di Surabaya waktunya mendadak sehingga belum ada calon ketua umum yang muncul, tapi hal itu bisa muncul pada forum muktamar.

Suryadharma pada 10 September 2014 dipecat sejumlah DPP PPP, menyusul penetapan status tersangka mantan Menteri Agama (Menag) itu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana haji.

Dualisme kepemimpinan antara kubu Suryadharma dan kubu Romahurmuziy hingga kini terus bergulir. Kisruh internal PPP mulai terlihat sejak Pileg 2014 lalu, karena mengalami perbedaan pandangan politik. (Ant/Yus)