Pengamat: Beri Saran ke Jokowi, Bukti SBY Masih Tanggung Jawab

Liputan6.com, Jakarta Direktur Eksekutif Populi Center Nico Harjanto menilai, saran Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke pemerintahan Jokowi-JK terkait kondisi ekonomi tanah air, merupakan bentuk tanggung jawab pemerintahan sebelumnya.

Sebelumnya, SBY mengumpulkan sejumlah mantan menteri yang pernah membantunya, di kediamannya di Cikeas, Bogor, pada Kamis 27 Agustus malam. Dari hasil pertemuannya tersebut, Presiden ke-6 itu pun mengeluarkan 6 saran kepada Pemerintahan Jokowi-JK terkait kondisi ekonomi Tanah Air saat ini.

SBY mengakui, masalah ekonomi pernah terjadi pada era kepemimpinannya. Oleh karena itu, ia menolak menyalahkan pemerintah saat ini terhadap gejolak ekonomi yang terjadi.

"SBY menunjukkan dia masih bertanggung jawab atas situasi sekarang ini. Masukan Pak SBY mengindikasikan ada semacam kekhawatiran agar warisan yang lalu tidak mudah hilang saat krisis," ujar Nico Harjanto dalam acara diskusi di Menteng, Jakarta, Sabtu (29/8/2015).

Nico mengkritik partai politik pendukung pemerintah yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Menurut dia, koalisi yang dimotori PDIP dan Nasdem tersebut lebih banyak mengomentari kinerja pemerintah dibanding meyakinkan publik mengenai pencapaian Pemerintahan Jokowi-JK.

"Partai pendukung tidak perlu terlalu sering mengeluarkan imbauan bagi pemerintah, cukup berkontribusi melalui kader di pemerintahan. Yang perlu adalah untuk mengajak masyarakat luas mendukung pemerintah," ujar dia.

Menurut Nico, tugas sebagai pengontrol kinerja pemerintah sudah dilakukan oleh koalisi di luar pemerintahan yakni Koalisi Merah Putih (KMP). "Partai di luar pemerintahan sudah menjalankan fungsinya dengan memberi saran-saran bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan," pungkas Nico. (Mvi/Sun)