Indonesia Siap Bantu Papua Nugini Bebaskan 2 WNI

Pemerintah tidak berpangku tangan walau soal pembebasan WNI diserahkan ke Papua Nugini.

oleh Oscar Ferri diperbarui 17 Sep 2015, 18:42 WIB
Diterbitkan 17 Sep 2015, 18:42 WIB
5 Hari Diculik OPM, 2 WNI Belum Dilepaskan
Hingga sampai saat ini belum ada tuntutan yang jelas dari para penculik.

Liputan6.com, Jakarta - Personel TNI tidak bisa memasuki wilayah Papua Nugini untuk membebaskan 2 warga negara Indonesia yang diduga disandera Organisasi Papua Merdeka. Namun, pemerintah Indonesia terus menjalin kerja sama dengan otoritas keamanan Papua Nugini dalam upaya pembebasan 2 WNI tersebut.

‎"Karena itu di wilayah mereka, TNI tidak bisa masuk untuk membebaskan. Oleh karena itu, kita bekerja sama dengan otoritas di sana yang saat ini berusaha membebaskan," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Arramanatha Nasir di Kemenlu, Jakarta, Kamis (17/9/2015).

Pria yang akrab disapa Tata itu menegaskan pemerintah Indonesia tinggal diam meski dalam upaya pembebasan ‎ini pemerintah Indonesia menyerahkan kepada Papua Nugini. Pemerintah akan siap menyediakan kebutuhan Papua Nugini dalam upaya pembebasan tersebut.

"Kita sudah menekankan ke mereka apa yang dibutuhkan kita siap menyediakan," ucap Tata.

Tak cuma itu, komunikasi dan koordinasi antarkedua pemerintah juga terus dilakukan. Hal itu bertujuan untuk mengetahui situasi terkini soal penyanderaan tersebut.

"Dari menit ke menit, jam ke jam kita berkoordinasi. Karena ini menunjukkan kelompok bersenjata itu mengancam pihak-pihak di perbatasan," kata Tata.

Sebelumnya, 2 WNI disandera oleh sekelompok orang tak dikenal dan dibawa ke Papua Nugini. Para penyadera meminta Indonesia menukar 2 WNI itu dengan kerabat mereka yang ditahan oleh Polsek Kirom, Papua Barat.

Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan pemerintah Indonesia memandang tindakan para penyandera dengan melakukan pene‎mbakan dan penyaderaan sudah masuk ke ranah kriminal. Pemerintah Indonesia tidak akan melakukan barter sebagaimana diminta para penyadera.

"Pemerintah Indonesia tidak pernah mengenal barter dalam hal ini. Kami sudah menyiapkan langkah-langkah apa yang akan kami lakukan," kata Luhut. (Bob/Mut)

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya