Golkar Ingin Gabung Pemerintah Jokowi-JK? Ini Sikap Ketum Nasdem

Surya Paloh mempertanyakan status Partai Golkar sekarang ini.

oleh Putu Merta Surya Putra diperbarui 11 Jan 2016, 02:38 WIB
Diterbitkan 11 Jan 2016, 02:38 WIB
20151015-Surya Paloh Tanggapi Penetapan KPK atas Rio Capella-Jakarta
Ketua Partai Nasdem, Surya Paloh (kanan) berbicara usai pengunduran Patrice Rio Capella di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Kamis (15/10/2015). Rio Capella mengundurkan diri usai ditetapkan tersangka oleh KPK. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Wacana Partai Golkar ingin bergabung dengan pemerintah terlontar dari kubu Aburizal Bakrie atau Ical. Namun, sinyal itu ditanggapi dingin oleh Ketua Umum Partrai Nasdem Surya Paloh.

Paloh pun mempertanyakan keinginan Partai Golkar mendukung pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sebab, status partai berlambang beringin itu belum jelas.

"Saya belum tahu, masalahnya sekarang SK Menkumham nya sudah dicabut. Golkar yang mana? Saya tidak bisa memberikan referensi nih," ujar Paloh usai menghadiri Rakernas PDIP di Kemayoran, Jakarta, Minggu (10/1/2016).

"Kalau dulu SK Menkumham belum dicabut, misalnya Bung Agung Laksono sebagai ketum bergabung," sambung dia.


Terkait niatan Golkar bergabung pemerintahan Jokowi-JK, Paloh enggan berkomentar banyak. "Saya pikir baik. Kalau sekarang saya belum bisa kasih komentar ya."

"Tapi semua harus dibuka peluang," tandas dia.

Walau pun bersikap dingin, Paloh berharap partai yang pernah membesarkan namanya itu bisa kembali bersatu.

"Tentu harapan kita seluruh institusi parpol, tentunya merasa prihatin adanya konflik berkepanjangan dari salah satu institusi resmi parpol yang cukup terbesar di negeri ini, seperti Partai Golkar ya," pungkas Paloh.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya