DPRD Tolak Depo MRT Fase 2, Begini Reaksi Ahok

Liputan6.com, Jakarta - DPRD DKI Jakarta mempertanyakan alasan Pemprov DKI mengganti depo Mass Rapid Transit (MRT) fase kedua, dari Kampung Bandan ke Ancol Timur. Pergantian depo menimbulkan penolakan DPRD untuk menyetujui pembiayaan MRT fase kedua.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku heran. Dia menanyakan balik sikap DPRD yang menurutnya hanya ingin mengerjai.

"Kalau sekarang anggota dewan (DPRD DKI) yang menghalangi itu, kamu mau bangun Jakarta apa mau ngerjain gue?" tanya Ahok di Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu 8 Maret 2017.

Ahok mengaku tidak ada pilihan lain untuk membuat depo MRT fase kedua, selain memindahkan ke Ancol Timur. Sebab, lahan milik PT KAI yang ingin dijadikan depo MRT masih bermasalah.

"Kalau enggak setuju, mau pasang di mana (depo MRT)? Kalau di Kampung Bandan, lahan punya PT KAI enggak beres bagaimana? Dia (PT KAI) kerja sama dengan swasta bagaimana?" tanya Ahok lagi.

DPRD DKI Jakarta berencana membentuk panitia khusus (Pansus) terkait adanya perubahan rute Mass Rapid Transit (MRT) fase dua dari Bundaran HI-Kampung Bandan menjadi rute Bundaran HI hingga Ancol Timur.

Menurut Wakil DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik terdapat kejanggalan terkait perubahan tersebut. Dia beralasan saat memutuskan rute Bundaran HI hingga Kampung Bandan pasti sudah melakukan kajian sebelumnya.

"Apalagi dengan alasan di (depo MRT fase kedua) Kampung Bandan tidak terdapat lahan. Ini menurut saya alasan yang tidak rasional," kata Taufik di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa 7 Maret 2017.