4 Kartini Ujung Tombak Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Sejak diumumkan pada 26 Oktober 2014, susunan Kabinet Kerja Joko Widodo dan Jusuf Kalla sudah mengundang banyak perhatian. Bukan hanya karena menterinya banyak dari kalangan profesional, tapi juga karena jumlah perempuan di kabinet tersebut.

Dalam susunan Kabinet Kerja Jokowi-JK, tercatat ada delapan menteri perempuan. Jumlah ini merupakan terbanyak sepanjang sejarah kabinet Indonesia.

Kedelapan menteri perempuan itu adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini M Soemarno, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise, dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.

Belakangan setelah perombakan (reshuffle) kabinet jilid III, Presiden Jokowi menambah jumlah perempuan di kabinetnya dengan menjadikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Sri menggantikan Bambang PS Brodjonegoro.

Kini dari 34 jumlah menteri Kabinet Kerja, sembilan di antaranya adalah perempuan. Uniknya, selama dua kali reshuffle, delapan menteri perempuan yang telah ditunjuk dari awal itu, tak ada satu pun yang pernah digeser atau diganti posisinya hingga saat ini.

Bahkan menteri-menteri perempuan Jokowi itu terus menunjukkan prestasi dan kinerja mereka, hingga populer dan mendapat tempat khusus di hati masyarakat Indonesia.

Berikut 4 menteri perempuan Jokowi yang terus melambung namanya dan diperhitungkan karena kinerja dan prestasi mereka:

Srikandi yang menguasai lautan Indonesia ini membuat gemetar para pencuri ikan. Mereka yang ketahuan menjarah kekayaan laut Indonesia bakal berhadapan dengan menteri nyentrik ini.

Selama menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi telah menenggelamkan ratusan kapal. Dia mengomando langsung penenggelaman kapal pencuri yang kebanyakan milik asing.

"Tenggelamkan!" teriak Susi memberikan aba-aba

Penenggelaman kapal maling ikan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Selain masalah pencurian, Susi juga mati-matian mengangkat perekonomian warga Indonesia yang tinggal di pulau kecil dan terluar.

Program tersebut dirintis di lima pulau, yaitu Simeulue, Natuna, Sangihe, Merauke, dan Saumlaki. Hingga 2019, KKP menargetkan 31 pulau kecil-terluar sudah terangkat secara perekonomian.

Anggaran yang diberikan Rp 100 miliar per satu pulau.

Kemudian, demi urusan kesejahteraan nelayan, Susi menolak deregulasi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 87 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu yang di dalamnya mencakup ketentuan impor produk perikanan.

Sejumlah komoditas perikanan yang bisa diimpor antara lain ikan tuna, cakalang dalam keadaan kedap udara, dan teri dalam keadaan kedap udara. Impor dapat dilakukan bila terjadi kekurangan. Masalahnya, Menteri Susi mengaku belum dikonsultasikan mengenai hal tersebut.

"Ukuran kekurangan di mana? Tidak boleh dong seperti itu... itu pasti kita akan mendapat masalah dengan nelayan kecil," kata dia.

Susi menginginkan agar berbagai pihak jangan lagi mengutamakan paradigma impor.

Susi juga membuat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No 35 Tahun 2015. Ini merupakan aturan perlindungan hak asasi manusia (HAM) pekerja di sektor kelautan dan perikanan.

Susi mengeluarkan aturan ini lantaran sadar betul sektor kelautan dan perikanan sangat rentan tindak pelanggaran HAM.

Aturan ini dibuat lantaran Kementeriannya membongkar praktik perbudakan perusahaan kepada nelayan di Kepulauan Aru, Maluku.

Sri Mulyani Indrawati adalah kartini Indonesia di bidang ekonomi. Wanita asal Lampung ini, bukan hanya berhasil meningkatkan perekonomian Indonesia beberapa tahun lalu, tetapi bersumbangsih besar terhadap perekonomian dunia. Alumni Universitas Indonesia (UI) ini menjabat sebagai Direktur Bank Dunia sejak Juni 2010.

Kehidupan Sri Mulyani sendiri terus berkutat dengan ekonomi dan keuangan. Sejak 1998, perempuan berusia 53 tahun ini terkenal dengan kemampuannya sebagai seorang pengamat ekonomi di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan pengangkatan Sri Mulyani sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI) pada Juni 1998.

Kemampuan Sri Mulyani dalam bidang ekonomi memang tidak perlu diragukan. Pada awal bergabung di Kabinet Kerja sebagai Menteri Keuangan Sri Mulyani langsung membuat gebrakan luar biasa. Salah satunya Sri Mulyani memangkas belanja kementerian dan lembaga hingga Rp 64,7 triliun.

Hal ini dilakukan setelah Kementerian Keuangan melakukan penyisiran Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016.

Hasilnya, banyak temuan perencanaan belanja yang tidak efesien di kementerian dan lembaga. Hasilnya, keputusan itu membuat pusing kementerian dan lembaga yang sudah membuat perencanaan anggaran sejak awal tahun.

Selain karena tidak efisien, pemangkasan belanja juga dilakukan untuk menjaga defisit anggaran tidak lebih dari 3 persen sesuai peraturan perundang-undangan.

Selain itu, kehadiran Sri Mulyani juga telah memutarbalikkan persepsi program tax amnesty yang semula diremehkan.

Pelaporan harta warga negara Indonesia (WNI) melalui program tersebut mampu tembus Rp 3.600 triliun pada periode pertama.

Sri Mulyani lah yang melobi para konglomerat RI untuk ikut tax amnesty.

Retno Marsudi adalah satu-satunya menteri luar negeri di dunia yang mengunjungi kamp pengungsian muslim Rohingya di perbatasan Myanmar-Bangladesh.

Mayoritas pengungsi bercerita bagaimana mereka bisa sampai ke sana.

Retno menyatakan, keadaan di kamp harus segera diperbaiki. Dibutuhkan dukungan dunia internasional untuk melakukan perbaikan tersebut.

Dalam blusukan tersebut, Retno juga melakukan peninjauan ke tempat-tempat tinggal sementara dan tempat ibadah para pengungsi. Diperkirakan ada 19 ribu pengungsi di kamp itu.

Selain itu, di bawah kepemimpinan Retno, Kementerian Luar Negeri juga berani mengutuk serangan Amerika Serikat ke Suriah.

"Indonesia prihatin atas aksi unilateral dari semua pihak (ke Suriah), termasuk penggunaan rudal tomahawk," ujar Juru Bicara Arrmanatha Nasir.

Tindakan tersebut dinilai tidak akan menyelesaikan masalah di Suriah. Malah bisa memperburuk keadaan di negara itu.

"Tindakan militer yang diambil tanpa persetujuan dari DK PBB tidak sejalan dengan prinsip hukum internasional," kata dia.

Di bawah kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa, Kementerian Sosial terbilang sangat aktif dan cepat menangani bencana maupun masalah sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Di mana pun bencana terjadi, Menteri Sosial Khofifah sebagai ujung tombak pemerintah pusat, selalu hadir di tengah korban.

Kerja cepat dan kelincahan Khofifah diakui sendiri oleh Presiden Jokowi.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Muslimat NU yang telah memberikan, mengikhlaskan kader terbaiknya Ibu Khofifah ikut membantu pemerintah di Kementerian Sosial," ungkap Jokowi saat membuka Kongres XVII Muslimat Nahdlatul Ulama di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Kamis 24 November 2016.

Jokowi mengatakan, sejauh ini tidak pernah menemui masalah selama Khofifah bertugas. Bahkan, Jokowi bangga dengan kelincahan yang dimiliki Khofifah selama bekerja.

"Saya senang sekali dengan Ibu Khofifah, sangat lincah, sangat dinamis. Kadang saya telepon beliau malam-malam, 'Bu ini di Garut ada banjir bandang mohon ditengok secepatnya'. (Dijawab) 'Pak saya sudah di Garut'. Jadi terlambat perintah sama pelaksanaannya," tutur Jokowi.

Itu bukan hal pertama yang dilakukan Khofifah. Saat ada masalah sosial di Yahukimo, Papua Barat, Jokowi juga kalah cepat dari Khofifah. Saat Jokowi memberikan perintah, Khofifah rupanya sudah dalam perjalanan menuju Yahukimo.

"Saya bersyukur sekali pemerintah memiliki menteri yang hebat seperti Ibu Khofifah," puji Jokowi.

Khofifah juga tercatat sebagai satu-satunya menteri yang pernah menginjakkan kakinya ke Puncak Jaya, Papua. Khofifah ke daerah rawan dan berbahaya khususnya bagi petinggi negara itu, pada Agustus 2015.