Petaka Pesawat Jeju Air Hangus Terbakar di Bandara Muan Korsel, Penyelidikannya?

Kementerian Agraria Tolak Permintaan Anies Cabut HGB Reklamasi

Anies Baswedan meminta Kementerian Agraria membatalkan penerbitan izin hak guna bangunan (HGB) di pulau reklamasi.

oleh Raden Trimutia Hatta diperbarui 10 Jan 2018, 21:51 WIB

Diterbitkan 10 Jan 2018, 21:51 WIB

20160417-Penampakan Terkini Bentuk Pulau G Hasil Reklamasi Teluk Jakarta

Gundukan pasir menimbun sebagian teluk Jakarta di Muara Angke untuk dijadikan pulau , Jakarta, (17/4). Rencananya, Tempat yang menjadi lokasi sumber penghidupan para nelayan Muara Angke itu mulai disulap menjadi daratan. (Liputan6.com/Yoppy Renato)

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) membatalkan penerbitan izin hak guna bangunan (HGB) di pulau reklamasi. Namun, permintaan Anies itu bertepuk sebelah tangan.

Menurut BPN, penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL) Pulau D dilaksanakan atas permintaan Pemda DKI Jakarta, dan telah sesuai dengan ketentuan administrasi pertanahan yang berlaku.

Oleh karena itu tidak dapat dibatalkan dan berlakulah asas presumptio justae causa (setiap tindakan administrasi selalu dianggap sah menurut hukum, sehingga dapat dilaksanakan seketika sebelum dapat dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan oleh hakim yang berwenang sebagai keputusan yang melawan hukum).

"Penerbitan HGB tersebut didasarkan pada surat-surat dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mendukungnya," tulis siaran pers BPN yang diterima Liputan6.com, Rabu (10/1/2018).

Korespondensi yang dikirim Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan seluruh Jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada BPN, dianggap tidak bersifat non-retroaktif atau apa yang sudah diperjanjikan tidak dapat dibatalkan secara sepihak, dan hanya berlaku ke depan. Karena apabila asas non-retroaktif diterapkan akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

"Terhadap HGB yang telah diterbitkan di atas HPL No. 45/Kamal Muara, perbuatan hukum dalam rangka peralihan hak dan pembebanan atau perbuatan hukum lainnya yang bersifat derivatif harus mendapatkan persetujuan dari pemegang HPL, dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," imbuh BPN.

Upaya Hukum

20160405- Proyek Reklamasi Teluk Jakarta- Gempur M Surya

Sejumlah kapal melewati Pulau G dalam proyek Reklamasi Teluk Jakarta di Muara Angke, Jakarta Utara, Selasa (5/4). Salah satu dampak yang perlu diantisipasi Pemprov DKI Jakarta atas reklamasi pantai adalah nasib para nelayan. (Liputan6.com/Gempur M Surya)

Pihak BPN pun menyarankan Pemprov DKI untuk menempuh upaya hukum melalui Lembaga Peradilan (Tata Usaha Negara dan/atau Perdata) bila tidak sependapat dengan pandangan Kementerian ATR/BPN, dan akan membatalkan HGB di atas HPL No. 45/Kamal Muara. Apabila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkracht van gewzjde, maka pihak BPN akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Terhadap Pulau C telah diterbitkan Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) pada tanggal 18 Agustus 2017 dengan Na. 46/Kamal Muara seluas 1.093.580 m2 tercatat atas nama Pemda DKI Jakarta, sedangkan terhadap Pulau G kami belum melakukan kegiatan administrasi pertanahan apapun (baik penerbitan HPL maupun HGBJ sebelum ada persetujuan dari Pemerintah Provinsi DKI," BPN memungkas.

Lanjutkan Membaca ↓