PKS: Biaya Demokrasi di Indonesia Mahal

Liputan6.com, Jakarta - Presiden PKS Sohibul Iman, mengungkapkan mahalnya biaya politik di Indonesia. Meski secara detail tidak dijelaskan berapa nominal yang digelontorkan untuk menjadi seorang pemimpin.

"Saat ini pembiayaan partai politik dan pembiayaan kompetisi demokrasi lebih di tanggung kepada partai politik dan para calon dan ini menyebabkan high cost demokrasi atau Demokrasi yang mahal," kata dia dalam pidatonya di Sentul Internasional Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Minggu (13/5/2018).

Sohibul mengutarakan, pihak-pihak terkait harus segera membicarakan mahalnya biaya demokrasi di Indonesia. Salah satu opsi yang bisa dipertimbangan yaitu pembiayaan politik ditanggung oleh pemerintah.

"Saya kira pilihan-pilihan ini harus benar-benar dibicarakan buat bangsa ini. Demi menghasilkan demokrasi yang akan menyejaterahkan masyarakat," ujar Presiden PKS.

Saat ini, demokrasi masih terbilang mahal. Sehingga berdampak langsung kepada kualitas para pemimpin. Orangnya punya integritas dan kapasitas, tetapi tidak punya isi tas maka dia tidak bisa ikut dalam kompetisi demokrasi.

"Akibat lanjutannya mereka yang terpilih bukan orang yang punya integritas dan juga kapabilitas, tapi semata-mata punya isi tas," ungkap dia.

"Karena itu para pemimpin yang terpilih dari demokrasi yang mahal ini adalah para pemimpin kelas-kelas kelas medioker," sambung Presiden PKS itu.

Selain itu, Shoibul menyebutkan, Demokrasi Indonesia sedang mengidap beberapa penyakit. Itu ditandai dengan munculnya oligarki politik.

"Sekelompok orang khususnya pemodal yang mengatur perpolitikan kita. Oligarki seperti ini yang mengharubirukan politik kita. Politik kita mau baik atau buruk merekalah yang mengatur hari ini," terang dia.

Kemudian, munculnya interlocking politik. "Politik saling kunci baik itu saling kunci antara legislatif dengan eksekutif, legislatif tahu apa kelemahan eksekutif, eksekutif tahu kelemahan legislatif. Bahkan kita sekarang interlocking politik," ucap dia.

Bahkan, sekarang sudah melibatkan lembaga yudikatif. "Di sinilah kemudian hukum kita menjadi hancur karena hukum kemudian ditawar-tawarkan. Hukum tidak ditegakkan sebagaimana seharusnyanya," ujar dia.

Terakhir yaitu, hadirnya politik yang menjadi involutif. "Politik yang berputar-putar pada diri sendiri," tutup dia.