Fakta-Fakta di Balik Pernyataan AKP Sulman Sebut Polri Tak Netral dalam Pilpres

AKP Sulman Ajiz mengaku diperintah Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna untuk menggalang dukungan kepada paslon nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.

oleh Devira Prastiwi diperbarui 02 Apr 2019, 12:32 WIB
Diterbitkan 02 Apr 2019, 12:32 WIB
Mantan Kapolsek Pasir Wangi, Garut, AKP Sulman Ajiz (kiri). (Merdeka.com)
Mantan Kapolsek Pasir Wangi, Garut, AKP Sulman Ajiz (kiri). (Merdeka.com)

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Kapolsek Pasir Wangi, Garut AKP Sulman Ajiz membuat pengakuan mengejutkan terkait dugaan timpangnya netralitas Polri dalam Pilpres 2019.

Dia mengaku diperintah Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna untuk menggalang dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.

Berdasarkan pengakuannya, AKP Sulman merasa sudah didzolimi setelah dimutasi dari Polda Jawa Barat. Sulman dimutasi pada 8 Maret 2019 menjadi Kanit Seksi Pelanggaran Gakkum Direktorat Lalu Lintas Jawa Barat tidak lama setelah Propam Polda Jawa Barat melakukan pemeriksaan terhadap 20 anggota Polsek Pasir Wangi.

Dia menyampaikan, mutasinya itu dipicu oleh foto bersama yang dilakukannya saat berfoto dengan tokoh agama, tokoh NU kecamatan Pasir Wangi, yang di antara mereka merupakan ketua penyelenggara deklarasi dukungan Paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada 25 Februari 2019.

Berikut fakta-fakta tentang penyataan AKP Sulman soal ketidaknetralan Polri dalam Pilpres dihimpun Liputan6.com:

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

1. Pernyataan Lengkap AKP Sulman

Penjagaan Keamanan Daerah
Ilustrasi polisi. (Liputan6.com)

Dalam pernyataanya, AKP Sulman merasa telah didzolimi setelah dimutasi. Mutasinya itu menurut Sulman, dipicu oleh foto bersama yang dilakukannya bersama tokoh agama, tokoh NU kecamatan Pasir Wangi, saat sedang bertugas di sebuah kegiatan.

Di antara tokoh yang foto bersama, ada yang merupakan ketua penyelenggara deklarasi dukungan Paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada 25 Februari 2019. Hal itu kemudian berujung justifikasi bahwa Sulman tidak profesional melakukan tugas.

Dia juga merasa difitnah telah memobilisasi para kepala desa di Polsek Pasir Wangi untuk memberikan dukungan kepada Paslon 02 Prabowo-Sandiaga.

Dalam pernyataannya kala itu, dia juga menambahkan bahwa baru di Pilpres 2019 ini dirinya menemukan kasus ketidaknetralan.

"Kemudian mereka diarahkan untuk kepada paslon nomor 01, tetapi situasi ini dibalik seolah-olah saya yang mengumpulkan kepala desa, untuk memberikan dukungan kepada nomor 02. Saya sudah bertugas dimana-mana, baru di tahun 2019 ini di Pilpres 2019 ada perintah untuk berpihak kepada salah satu calon," beber Sulman.

Lebih lanjut, Sulman mengaku beberapa kali dipanggil Kapolres Garut untuk melakukan pendataan para pendukung masing-masing calon. Dia diperintahkan melakukan penggalangan dan bahkan amanat itu disampaikan saat forum rapat bersama di Polres Garut.

"Kami diancam, para kapolsek kalau seandainya di wilayah kami bertugas paslon nomor 01 kalah, maka kami akan dipindahkan dan dikotakkan. Karena itulah saya menyampaikan ini semua demi ketenangan, keamanan, kenyamanan sahabat saya, rekan saya di kepolisian yang tersebar dari Sabang sampai Merauke supaya kami dimanusiakan," kata Sulman.

 

2. Kapolres Garut Angkat Bicara

20161231-Polisi-Jaga-Tahun-Baru-IA2
Petugas kepolisian bersenjata lengkap berjaga di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Sabtu (31/12). Untuk mengamankan jalannya perayaan malam tahun baru, Polda Metro Jaya menempatkan personelnya di sejumlah sudut Ibu Kota. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Menanggapi ungkapan yang beredar, Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna membantah semua tudingan mantan Kapolsek Pasirwangi Garut AKP Sulman Aziz, yang memojokan dirinya tentang seruan untuk memenangkan Capres 01 Jokowi-Maruf Amin.

"Tidak ada soal suruhan itu," ujar Budi Satria di Mapolres Garut, Minggu, 31 Maret 2019 malam.

Menurutnya, sebagai pimpinan tertinggi di daerah, dirinya memiliki kewajiban untuk memberikan pemahanan mengenai Babinkamtibmas.

Budi Satria membeberkan, cakupan tanggung jawab Polres Garut untuk mengamankan hajatan demokrasi lima tahunan di Garut cukup berat, sehingga dibutuhkan evaluasi berkala seluruh anggota.

"Jelas itu tidak berdasar. Memang tiap bulan kita kumpulkan para Kapolsek tapi untuk tujuan pengamanan," kata dia.

Saat ini polres Garut memiliki 33 Polsek yang membawahi 42 kecamatan. Untuk itu, lembaganya selalu mengadakan rapat untuk melakukan evaluasi tugas kepolisian.

"Garut ini rawan konflik dengan intensitas kriminal tinggi. Jadi wajar langkah-langkah pencegahan harus dilakukan," jelas Budi Satria.

 

3. Dipanggil Polda Jabar

20161231-Polisi-Jaga-Tahun-Baru-IA2
Sejumlah petugas kepolisian berjaga di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Sabtu (31/12). Meskipun car free night ditiadakan ratusan warga tetap memadati kawasan Bundaran HI. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam) Polda Jawa Barat berencana memanggil mantan Kapolsek Pasir Wangi, Garut AKP Sulman Ajiz guna dimintai keterangan terkait dugaan timpangnya netralitas Polri di Pilpres 2019.

"Nantinya akan dilakukan pemeriksaan sesuai SOP yang berlaku. Tunggu (pemeriksaan) dari hasil fungsi pengawas di kita," ucap Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko ketika dikonfirmasi, Senin, 1 April 2019.

Berbeda dengan AKP Sulman, Trunoyudo menyebut Kepala Polres Garut, AKBP Budi Satria Wiguna telah diperiksa oleh propam Minggu 31 Maret 2019 kemarin. Saat itu, Kapolres Garut datang untuk mengklarifikasi pemberitaan yang beredar.

"Kapolres Garut tadi malam menginisiasi dirinya untuk dimintai keterangan terkait dengan banyaknya pemberitaan di media. Jadi beliau (Kapolres Garut) sudah diperiksa," kata dia.

Sementara itu, Karopenmas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Kabid Humas Polda Jawa Barat untuk memberikan keterangan kepada awak media terkait persoalan mantan Kapolsek Pasir Wangi AKP Sulman.

"Tanya ke Kabid Humas Polda Jabar saja lengkap semuanya, jadi kabid humas Jabar sudah lengkap. Mabes sudah sangat clear kemarin disampaikan masalah netralitas jadi enggak perlu lagi," pungkas Dedi.

 

4. AKP Sulman Berikan Ralat dan Klarifikasi

20161231-Polisi-Jaga-Tahun-Baru-IA2
Petugas kepolisian bersenjata lengkap berjaga di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Sabtu (31/12). Namun acara tersebut dibatalkan setelah Pemkot DKI berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Metro Jaya. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Setelah menyuarakan kabar tentang dirinya yang diperintah menggalang dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf Amin Pada Pilpres 2019, AKP Sulman kemudian meralat pernyataannya terkait dugaan ketidaknetralan Polri.

Dia mengaku telah membuat kesalahan dengan mengeluarkan pernyataan itu. Pernyataan tersebut diakui berlatar belakang emosi dan permasalahan pribadi dengan Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna.

"Kemarin saya telah melaksanakan preskon di Lokataru, disiapkan Haris Azhar. Dalam kegiatan tersebut saya sudah melakukan kesalahan. Saya menyatakan bahwa Polri tidak netral dalam pilpres 2019 ini," kata Sulman sambil didampingi Kabid Humas Polda Jabar Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko, saat konferensi pers di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hata, Senin, 1 April 2019.

Pernyataan soal Polri tak netral yang keluar dari mulutnya diakui Sulman karena faktor emosi. Dia tidak terima dipindah tugas ke Mapolda Jabar sebagai Kanit 1 Seksi Penindakan Pelanggaran Subdit Gakkum Ditlantas Polda Jabar.

Menurutnya, kebijakan mutasi tersebut dilandasi karena dirinya kedapatan berfoto bersama salah satu tokoh yang kebetulan sebagai panitia deklarasi Prabowo- Sandiaga Uno.

"Sebetulnya itu saya sampaikan karena saya pada saat itu emosi. Saya telah dipindahtugaskan dari jabatan saya yang lama sebagai kapolsek dikarenakan saya telah bertoto dengan seorang tokoh agama yang kebetulan sebagai panitia deklarasi Prabowo-Sandi di Kecamatan Pasirwangi," kata dia.

Kehadirannya di Mapolda Jabar kala itu, tambah Sulman, bukan karena penangkapan. Dia datang bersama anak istrinya untuk menghadap kepada pimpinan berkaitan tugas barunya sebagai Kanit 1 Seksi Penindakan Pelanggaran Subdit Gakkum Ditlantas Polda Jabar.

"Saya yakin, kepolisian itu lembaga yang netral, apalagi di dalam Pilpres 2019 ini. Dikuatkan lagi sudah ada dua TR yang dikeluarkan Kapolri, bahwa Polri harus netral baik Pilpres maupun Pilkada," pungkasnya.

 

5. TKN Jokowi-Ma'ruf Menanggapi

20161231-Polisi-Jaga-Tahun-Baru-IA1
Petugas kepolisian bersenjata lengkap berjaga di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Sabtu (31/12). Untuk mengamankan jalannya perayaan malam tahun baru, Polda Metro Jaya menempatkan personelnya di sejumlah sudut Ibu Kota. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Wakil ketua tim kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Ma'ruf Amin, Jendral (Purn) TNI Moeldoko menduga pernyataan yang disampaikan AKP Sulman memiliki tujuan tertentu.

Pernyataan Moeldoko ini disampaikan usai mengikuti pelaksanaan kegiatan mujadah kubro di pondok pesantren Kedung Lo Senin, 1 April 2019 dini hari.

Menurutnya dalam konteks momentum Pemilu seperti sekarang, sikap institusi Polri sudah sangat jelas sebagai salah satu pilar alat negara harus bersikap netral dan tidak terlibat politik praktis mau pun dukung mendukung pasalon.

"Jadi beginilah dalam situasi seperti saat ini siapa pun bisa mengatakan apa pun , pasti ada tujuan tertentu. Saya pikir dalam konteks pemilu sangat jelas, Kapolri mengeluarkan posisi kepolisian netral sudah jelas dalam perintah. Enggak secara sistematis dan seterusnya, tidak ada ini harus dipahami dulu," tutur Moeldoko.

Ia menjelaskan kepada masyarakat jika ada informasi seperti itu, terlebih dulu harus dicermati dan tidak serta merta langsung dibenarkan secara menyeluruh.

"Kalau ada berita seperti itu, kita harus lihat dulu ada apa, di balik itu ada apa jangan langsung kita telan. pasti ada sesuatu di balik itu, nah ini pasti akan dilihat nanti ke polisian sendirian," katanya.

 

Reporter: Dewi Larasati

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya