Soal Titah Jokowi, Polri Bakal Copot Personel yang Tak Mampu Atasi Kebakaran Hutan

Liputan6.com, Jakarta - Polri serius mengikuti perintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Termasuk menjalankan instruksi pencopotan jabatan bagi perwira yang gagal melaksanakan tugas.

"Berupa copot dari jabatan. Kalau ada pelanggaran unsur disiplin lainnya bisa juga," tutur Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (7/8/2019).

Menurut dia, ada delapan polda yang menjadi fokus penanganan kebakaran hutan dan lahan. Jika jajaran polres seluruh polda tersebut tidak melakukan mitigasi maksimal, maka kapolda juga akan mengambil tindakan tegas.

"Kepada Kasatwil juga yang terbukti melakukan pembiaran dan tidak memitigasi secara maksimal," jelas Dedi.

Sejauh ini, dengan fokus melalui posko Satgas Karhutla di Bareskrim Polri, kebakaran hutan dan lahan mengalami penurunan yang signifikan.

"Dari awalnya sekitar puluhan, kemarin 12 titik. Sebagian besar di Kalimantan, Sumatera, di Kalsel, dan Kaltim," Dedi menandaskan.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak mau kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2015 terulang kembali. Jokowi pun menegaskan tak segan mencopot para Kapolda, Kapolres, Danrem, hingga Pangdam yang tidak mampu mengatasi karhutla.

Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan kepada peserta rapat koordinasi nasional pengendalian karhutla tahun 2019 di Istana Negara Jakarta, Selasa (6/8/2019).

"Aturan main kita tetap masih sama, saya ingatkan kepada Pangdam, Danrem, Kapolda, Kapolres, aturan yang saya sampaikan 2015 masih berlaku (copot jabatan jika tak bisa atasi karhutla)," tegas Jokowi.

"Saya kemarin sudah telepon Panglima TNI, saya minta copot yang tidak bisa mengatasi. Saya telepon lagi tiga atau empat hari yang lalu ke Kapolri, copot kalau enggak bisa mengatasi kebekaran hutan dan lahan," sambungnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lalu menyinggung kebakaran hutan pada 2015 yang menimbulkan kerugian hingga Rp 221 triliun.

Jika dibandingkan 2015, Jokowi mengatakan karhutla tahun ini menurun 81 persen. Namun dibandingkan 2018, tahun 2019 justru mengalami kenaikan.

"Harusnya ini tiap tahun turun, menghilangkan total," jelasnya.

Untuk itu, Jokowi meminta agar pemerintah daerah berkoordinasi dengan Kapolda dan Pangdam dalam menangani kebakaran hutan hingga melakukan pencegahan. Menurut dia, menghilangkan karhutla memang sulit, tetapi harus ditekan dengan pencegahan.

"Api sekecil apa pun segera padamkan. Kerugian gede sekali kalau kita hitung. Jangan sampai ada yang namanya status siaga darurat, jangan sampai," ucap Jokowi.