Fahri Hamzah Pertanyakan Legitimasi KPK Usai 3 Pimpinan Serahkan Mandat

Fahri menegaskan, KPK jangan dijadikan lembaga main-main dengan mengambil sikap menyerahkan mandat kepada Presiden Jokowi.

oleh Liputan6.com diperbarui 20 Sep 2019, 14:13 WIB
Diterbitkan 20 Sep 2019, 14:13 WIB
Fahri Hamzah
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah memberi keterangan usai memenuhi panggilan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (19/3). Fahri mendatangi Mapolda Metro Jaya terkait pelaporannya terhadap Presiden PKS Sohibul Iman. (Merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai sikap 3 pimpinan KPK yakni Agus Rahardjo, Saut Situmorang, dan Laode M Syarief menyerahkan mandat sama saja dengan mengundurkan diri. Sehingga, menurutnya, 3 pimpinan KPK tidak bisa mengambil keputusan penting.

Sebab, kata Fahri, usai menyerahkan mandat tiga pimpinannya itu, KPK tetap bisa bekerja dan menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi.

"Dalam kajian saya, menyerahkan mandat itu sama dengan mengundurkan diri. Jadi 3 pimpinan KPK sudah tidak layak memimpin, Sudah tidak layak mengambil keputusan penting," kata Fahri kepada wartawan, Jumat (20/9/2019).

Dia mempertanyakan legitimasi pimpinan KPK usai penyerahan mandat itu. Fahri menegaskan, KPK jangan dijadikan lembaga main-main dengan mengambil sikap menyerahkan mandat kepada Presiden Jokowi.

"Sebenarnya kita tidak boleh menjadikan lembaga negara itu main-main, tiga pimpinan KPK ini sebenarnya memiliki legitimasi moral yang sudah jatuh akibat tindakan sembrono mengundurkan diri dan menyerahkan mandat kepada presiden," ujarnya.

Oleh karenanya, Fahri mengajak semua pihak mulai berpikir mengenai legitimasi kerja KPK saat ini. Menurutnya, terdapat lima pimpinan KPK baru periode 2019-2023 yang telah disahkan DPR dan menunggu dilantik oleh Jokowi.

"Mulai dipikirkan secara baik apa yang seharusnya menjadi mekanisme dalam keadaan ketika pimpinan baru sudah disahkan oleh DPR, sementara pimpinan lama yang tiga di antara mereka sudah kehilangan legitimasi itu masih berada di tempat dalam keadaan yang sudah mengundurkan diri," jelas dia.

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Tak Ada Pengembalian Mandat

Jokowi Gelar Rapat
Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) memimpin rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/9/2019). Ratas bertema 'Perbaikan Ekosistem Investasi' ini dilakukan Jokowi beserta para menteri guna merumuskan kebijakan konkret. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Namun, lanjut Fahri, apabila tiga pimpinan KPK yang sebelumnya menyatakan mengundurkan diri dan kemudian menarik pengunduran dirinya, maka hal itu sama saja mempermainkan moral sebuah lembaga negara.

"Bagi saya ini ada semacam konflik moral yang luar biasa yang harusnya tidak boleh terjadi di lembaga seperti KPK. Sebab lama-lama yang rusak adalah lembaganya karena orang melihat bahwa oh ternyata di KPK juga masih bisa main-main dan jadi tempat main," tutur Fahri.

Sebelumnya diketahui Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo didampingi dua komisioner lembaga antirasuah lainnya, yakni Laode Muhammad Syarif dan Saut Situmorang menyerahkan mandat lembaga antirasuah kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Menurut Jokowi, dalam undang-undang KPK tidak ada istilah pengembalian mandat. Jokowi menegaskan, sejak awal dirinya tidak pernah meragukan pimpinan KPK saat ini justru dirasakan sangat baik.

"Dalam UU KPK tidak mengenal kita yang namanya mengembalikan mandat. Enggak ada," kata Jokowi.

 

Reporter: Raynaldo Ghiffari Lubabah

Sumber: Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya