PDIP Sebut Belum Tentu Gibran Diuntungkan Lantaran Anak Presiden

Dia mencontohkan itu pernah terjadi dengan Puan Maharani, yang distigmakan hanya anak Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

oleh Putu Merta Surya Putra diperbarui 11 Des 2019, 20:37 WIB
Diterbitkan 11 Des 2019, 20:37 WIB
Gibran Cari Simpati
Gibran Rakabuming Raka memakai sarung saat menjadi pembicara Talkshow Ngaji Eknomi Kreatif di Pondok Pesantren Al Muayad Solo.(Liputan6.com/Fajar Abrori)

Liputan6.com, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyikapi biasa soal niatan anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang maju dalam Pilkada dikaitkan dalam membangun dinasti politik.

"Mas Gibran itu baru posisi anak presiden, nanti di lapangan di tunjukan. Dia ini punya kompetensi enggak? Legalitas boleh didapat, tapi kompetensi berikutnya harus ditampilkan. Kalau enggak ditertawakan. Republik akan menertawakan," kata Ketua DPP PDIP Bambang 'Pacul' Wuryanto di kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Dia mencontohkan itu pernah terjadi dengan Puan Maharani, yang distigmakan hanya anak Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun, telah dibuktikan kapasitasnya.

"Dulu Jokowi sebelum jadi Presiden banyak yang menertawakan. Kota Solo itu kota kecamatan bos, Indonesia, Sabang sampai Merauke. Begitu jadi Presiden, dicintai rakyat," jelas Bambang.

Dia menegaskan, ini hanya masalah hak. Dan jika dikaitkan sebagai anak Presiden hanya sebuah keberuntungan.

"Itu baru ukuran-ukuran, persepsi. Persepsi itu menjadi sebuah ukuran yang bisa nipu. Tetapi, kalau keputusan-keputusan politik enggak bisa nipu. Keputusan-keputusan di lapangan, pelaksanaan di lapangan, enggak bisa nipu. Ya nanti kita ukur," tegas Bambang.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

3 Ukuran Kapabilitas Pemimpin

Menurut dia, ada 3 ukuran untuk melihat kemampuan seseorang. Yakni, karakter, kompetensi, dan kapasitas.

"Dari tiga itu, akan jadi keputusan lapangannya. Kalau keputusan lapangan clear, itu oke, jempol, kompetensi oke," tukasnya.

Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengingatkan, siapapun yang mendaftar akan diperlakukan sama.

"Semua yang mendaftar kita perlakukan sama. Dan keputusan diambil oleh ibu Megawati Soekarnoputri. Kami memberikan analisis, data-data, survei, psikotes," pungkasnya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya