Kemenag Tutup Sementara Aplikasi Pendaftaran Umrah Siskopatuh karena Corona

Penutupan Aplikasi Pendaftaran Umrah Siskopatuh akan mulai dilakukan pada Kamis, 12 Maret 2020.

oleh Rita Ayuningtyas diperbarui 11 Mar 2020, 02:25 WIB
Diterbitkan 11 Mar 2020, 02:25 WIB
Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag, Arfi Hatim. (dok Humas Kemenag)
Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag, Arfi Hatim. (dok Humas Kemenag)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Agama akan menutup sementara layanan pendaftaran umrah melalui aplikasi Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh) menyusul kebijakan Arab Saudi terkait wabah Corona. Penutupan akan mulai dilakukan pada Kamis, 12 Maret 2020.

"Siskopatuh kami tutup sementara. Ini dilakukan menyusul kebijakan pemerintah Arab Saudi untuk menghentikan sementara ibadah umrah/ziarah," ujar Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, Arfi Hatim, di Jakarta, Selasa (10/3/2020).

Menurut dia, pihaknya telah menerbitkan surat pemberitahuan, yang ditujukan kepada Pimpinan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah, dan Perusahaan Asuransi Perjalanan Ibadah Umrah.

"Selama ditutup sementara, maka tidak menerima pendaftar baru," kata Arfi.

Arfi menyampaikan, kebijakan tersebut diambil mengingat belum ada kepastian dicabutnya kebijakan penangguhan sementara akses masuk ke Arab Saudi usai ada wabah Corona.

Dia mengatakan, aplikasi akan dibuka kembali setelah mendapatkan kejelasan tentang pencabutan penghentian sementara ibadah umrah oleh pemerintah Arab Saudi.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Jadwal Ulang Bagi yang Telah Daftar

Cegah Penyebaran Corona, Warga Arab Saudi Dilarang Umrah
Umat Muslim berdoa dari sebuah hotel yang menghadap ke Kakbah di Masjid al-Haram, Makkah, Arab Saudi, Rabu (4/3/2020). Pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui Wakil Menteri Kesehatan Abdel-Fattah Mashat melarang sementara penduduknya untuk melaksanakan ibadah umrah. (AP Photo/Amr Nabil)

Arfi juga meminta PPIU untuk melakukan penjadwalan ulang keberangkatan bagi jemaah umrah yang telah mendaftar. Pada penjadwalan ulang ini, tidak ada biaya tambahan yang dibebankan ke calon jemaah.

"Tetap mengutamakan kepentingan jemaah, dengan tidak membebankan biaya tambahan kepada jemaah, termasuk jemaah yang telah memiliki jadwal setelah kebijakan Pemerintah Arab Saudi diberlakukan," kata Arfi.

Sementara, jika ada pembatalan jemaah umrah, maka PPIU wajib melapor kepada Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus cq. Kasubdit Pemantauan dan Pengawasan Umrah dan Haji Khusus melalui email pembatalan.siskopatuh@gmail.com.

Kasubdit Pengawasan Umrah Noer Aliya Fitra (Nafit) mengatakan, tercatat ada 2.393 jemaah Indonesia yang tertunda keberangkatan akibat kebijakan Saudi yang diterbitkan pada 27 Februari 2020. Mereka berasal dari 75 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), yang diangkut oleh delapan maskapai penerbangan.

Di luar itu, tercatat sejumlah 1.685 jemaah yang sempat tertahan di negara ketiga pada saat transit dan saat ini telah dipulangkan kembali ke Tanah Air oleh maskapai sesuai kontraknya.

"Sedangkan jemaah yang sudah terdata lunas biaya penyelenggaraan ibadah umrah di Siskopatuh per tanggal 4 Maret 2020 sebanyak 32.994 jemaah," ujar Nafit.

"Mereka awalnya terjadwal akan diberangkatkan dalam rentang 28 Februari sampai 31 Mei 2020," tandasnya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya