Jokowi: Kebijakan Besar Terkait Corona Harus Dibahas dengan Pemerintah Pusat

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan bahwa semua kebijakan besar terkait penanganan virus Corona atau Covid-19 harus dikomunikasikan kepada pemerintah pusat. Pemerintah daerah diminta untuk berkoordinasi dengan kementerian dan Gugus Tugas Covid-19.

"Semua kebijakan besar (terkait Covid-19) di tingkat daerah harus dibahas (dengan) pemerintah pusat. Untuk mempermudah komunikasi saya minta pemda komunikasi dengan kementerian dan satgas Covid-19," kata Jokowi di Istana Bogor Jawa Barat, Senin (16/3/2020).

Adapun Ketua Gugus Tugas Covid-19 adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni Monardo. Menurut Jokowi, Gugus Tugas bisa menjadi informasi rujukan bagi masyarakat terkait virus Corona.

"Satgas Covid-19 sebagai satu-satunya yang memberikan informasi soal Covid-19," ujar dia.

Bukan hanya itu, Jokowi juga mengatakan bahwa kedepannya kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait virus Corona akan ditelaah lebih mendalam sebelum diumumkan ke masyarakat. Dia tak mau keputusan yang diambil justru memperburuk keadaan.

"Semua kebijakan baik kebijakan pempus maupun kebijakan pemda akan dan harus ditelaah secara mendalam," jelasnya.

"Agar efektif menyelesaikan masalah dan tidak semakin memperburuk keadaan," imbuh Jokowi.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sementara itu, Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Achmad Yurianto menyebut jumlah orang dengan positif Corona di Indonesia bertambah menjadi 117 orang dari hari sebelumnya 96 orang.

"21 kasus baru. 117 kasus positif yang dilaporkan siang ini (di) Jakarta dan Banten," ucap Achmad Yurianto, Minggu (15/3/2020).

Salah satu pasien yakni Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang teregister sebagai pasien kasus ke-76. Saat ini, Budi diisolasi di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta.