KPK Titipkan 4 Pesan Antikorupsi kepada Gubernur Kaltara Usai Dilantik Jokowi

KPK juga mengingatkan Zainal, untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tetap memegang teguh integritas.

oleh Muhammad Radityo Priyasmoro diperbarui 16 Feb 2021, 19:41 WIB
Diterbitkan 16 Feb 2021, 19:41 WIB
KPK Beberkan Pengembangan Kasus Proyek Jalan di Bengkalis
Ketua KPK Firli Bahuri (kiri) menyampaikan keterangan terkait pengembangan kasus proyek jalan Bengkalis di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (17/1/2020). Ada enam proyek jalan dengan nilai proyek sebesar Rp 2,5 triliun dan total kerugian negara sebesar Rp 475 miliar. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ipi Maryati menyampaikan pesan antikorupsi Ketua KPK Firli Bahuri dan wakilnya Nawawi Pomolango dan Lili Pantauli, kepada Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal Arifin Paliwang.

Hal itu dilakukan usai Zainal resmi dilantik sebagai gubernur periode 2021-2024 oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Senin, 15 Februari kemarin. 

"Hari ini, dalam kesempatan audiensi, pimpinan KPK mengingatkan Gubernur Kaltara agar memenuhi janji kampanyenya untuk mewujudkan pemerintahan Kaltara yang baik, berkomitmen antikorupsi," kata Ipi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/2/2021).

Ada empat hal yang dititipkan pimpinan KPK terhadap Zainal. Pertama, soal pembangunan aparatur pemerintahan yang baik, kedua soal kualitas pelayanan publik, ketiga soal peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan keempat soal semangat antikorupsi yang diwujudkan dalam program-program pembangunan di Kaltara.

"Pesan tersebut disampaikan mengingat kepala daerah menghadapi tantangan yang lebih berat di masa pandemi untuk memastikan program-progran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi di daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel," jelas Ipi.

Ikuti cerita dalam foto ini https://story.merdeka.com/2303605/volume-5 

KPK juga mengingatkan Zainal, untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tetap memegang teguh integritas, tertib administrasi, dan mencegah potensi penyimpangan yang dapat mengarah pada tindak pidana korupsi.

Berdasarkan catatan KPK, area intervensi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada monitoring centre for prevention (MCP) 2020 adalah yang terendah dan masih harus ditingkatkan dengan skor 49%.

Meski secara umum skor total MCP 2020 Provinsi Kaltara sudah cukup baik yaitu 84%. Nilai ini di atas rata-rata nasional yaitu 64%.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Tanggapan Gubernur Zainal

Zainal mengapresiasi kedatangannya ke KPK disambut baik oleh para pimpinan. Dia berharap KPK dapat mendampingi dan mengawal program pembangunan yang akan dijalankannya di Provinsi Kaltara.

Dia pun menyampaikan keinginannya untuk mengembangkan potensi alam khususnya sumber daya laut yang dinilainya cukup menjanjikan untuk mensejahterakan masyarakat Kaltara, namun belum dikelola dengan baik.

"KPK menyambut baik rencana tersebut. Harapannya, sumber daya alam Kaltara akan berkontribusi pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kaltara," kata Zainal.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya