Polri Minta Bantuan Ahli Pecahkan Kasus Kebocoran Data BPJS Kesehatan

Liputan6.com, Jakarta - Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengaku, belum ada titik terang dari kasus bocornya data BPJS Kesehatan. Menurut Argo, polisi masih terus meminta bantuan ahli untuk memberikan keterangan terkait kasus tersebut.

"Kita juga memerlukan ahli ya, kita masih ke ahli berkaitan dengan apa yang harus kita lakukan, proses untuk penyidikan itu sendiri," kata Argo di Mabes Polri Jakarta, Senin (14/6/2021).

Argo menambahkan, kasus dugaan kebocoran data kepesertaan BPJS Kesehatan tersebut saat ini statusnya masih dalam penyidikan. Pihaknya masih sebatas meminta keterangan sejumlah pihak.

"Masih dalam proses sidik ya. Ada beberapa kemarin sudah kita minta keterangan," ujarnya.

Terpisah, Karopenmas Div Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono memastikan, Polri akan mengusut kasus hingga tuntas. Dia mengatakan, Polri masih mencari penyebab dugaan terjadinya kebocoran data.

"Beberapa pejabat di BPJS Kesehatan itu telah diperiksa dan juga vendor sebagai penyedia teknologi informasi di BPJS pun telah diperiksa. Informasi mereka penting bagi penyidik untuk dapat mengungkapkan kasus yang diduga keras terjadi kebocoran data peserta daripada BPJS Kesehatan, penyidik masih bekerja," tandas Rusdi.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Bocornya data pribadi muncul pertama lewat media sosial Twitter. Melalui akun @ndagels dan @Br_AM obrolan terkait kebocoran tersebut dimunculkan dalam gambar tangkapan layar.

Terdapat 290 juta data penduduk Indonesia yang diduga bocor dan bersumber dari data situs BPJS Kesehatan.Komponen yang dijual berupa nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor telepon, alamat, email, tanggungan, dan lainnya.

Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Dedy Permadi mengatakan pihaknya telah melakukan investigasi terkait dugaan kebocoran data penduduk Indonesia dan diperjualbelikan dalam sebuah forum.

Hasil investigasi menemukan sampel data yang bocor diduga kuat berasal dari BPJS Kesehatan. Dari investigasi itu juga ditemukan bahwa data sampel yang ditemukan tidak berjumlah 1 juta seperti klaim penjual, namun berjumlah 100.002 data.

Data tersebut dijual oleh akun bernama Kotz menjual data pribadi di Raid Forums. Akun Kotz sendiri merupakan pembeli dan penjual data pribadi atau reseller. Tidak hanya dari Indonesia, Kotz disebut menjual dan membeli data pribadi di negara lain melalu forum tersebut.

"Kominfo menemukan bahwa sampel data diduga kuat identik dengan data BPJS Kesehatan. Hal tersebut didasarkan pada data Noka (Nomor Kartu), Kode Kantor, Data Keluarga/Data Tanggungan, dan status Pembayaran yang identik dengan data BPJS Kesehatan," katanya dalam keterangan pers, Jumat (21/5).

Dedy mengungkapkan Kominfo telah mengajukan pemutusan akses terhadap tautan pengunduhan data tersebut untuk mencegah penyebaran data makin meluas.

"Kementerian Kominfo telah melakukan berbagai langkah antisipatif untuk mencegah penyebaran data lebih luas dengan mengajukan pemutusan akses terhadap tautan untuk mengunduh data pribadi tersebut," bebernya.

Terpisah, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Iqbal Anas pun mengatakan pihaknya saat ini sedang melakukan penelusuran. Dia pun berjanji pihaknya akan segera melacak dan mencari sumber tersebut.

"Saat ini kami sedang melakukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan apakah data tersebut berasal dari BPJS Kesehatan atau bukan. Kami sudah mengerahkan tim khusus untuk sesegera mungkin melacak dan menemukan sumbernya," katanya kepada merdeka.com.

Walaupun demikian, Iqbal pun menegaskan bahwa pihaknya konsisten memastikan keamanan data peserta dan dilindungi. Dia pun mengklaim data tersimpan dengan ketat dan berlapis.

"Data peserta BPJS Kesehatan dilindungi sebaik-baiknya. Dengan big data kompleks yang tersimpan di server kami, kami memiliki sistem pengamanan data yang ketat dan berlapis sebagai upaya menjamin kerahasiaan data tersebut, termasuk di dalamnya data peserta JKN-KIS," ungkapnya.

Sementara itu dia mengatakan pihaknya secara rutin melakukan koordinasi. Sehingga memberikan perlindungan data lebih baik.

"Di samping itu, secara rutin kami juga melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memberikan perlindungan data yang lebih maksimal," katanya.