Anggota DPR Prihatin dengan Lonjakan Covid-19 di Kabupaten Bangkalan

Liputan6.com, Jakarta Anggota DPR RI Dapil Madura, H. Syafiuddin, S. Sos ikut menyikapi kondisi terkini yang terjadi di Madura saat ini khususnya d kabupaten. Ia ikut prihatin dengan melonjaknya kasus Covid-19 yang terjadi di madura khususnya d Bangkalan.

"Ayo kita hadapi bersama dengan terus menjaga pola hidup sehat dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, semoga musibah covid 19 ini dapat segera kita atasi dengan baik," ujar Syaifuddin.

Ia pun meminta kepada pemerintah, baik pusat, propinsi, maupun kabupaten/kota untuk senantiasa serius dan sungguh-sungguh dalam melakukan pencegahan, pengobatan, dan penanganan penyebaran kasus-kasus Covid-19 dengan cara-cara yang tepat dan efektif sehingga lonjakan penyebaran Covid-19 dapat segera dihentikan, dan kasus Covid 19 dapat segera diatasi tanpa menimbulkan persoalan baru.

"Oleh karena itu, dalam setiap pengambilan kebijakan dalam penanganan Covid-19 harus benar-benar dilakukan secara cepat, transparan, dan bijaksana dengan mendengarkan masukan dari berbagai pihak yg kompeten," ujarnya.

Syaifudin mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya berupa penyekatan di Jembatan Suramadu, tetapi untuk keamanan dan kenyaman bersama kebijakan tersebut harus dilakukan secara adil dan menggunakan alat yang lebih aman bagi kesehatan masyarat, karena ada beberapa kasus masyarakat yang dilakukan swab antigen dari seringnya dilakukan swab justru sampai mengalami pendaharan dari hidungnya.

"Hal ini perlu dipikirkan dan dicarikan alat swab yg lebih efektif, efisien dan aman bagi masyrakat dan tetap melakukan pendekatan kemanusiaan dan kearifan lokal orang madura serta menyesuaikan kondisi psikologis masyarakat yang saat ini mengalami kesulitan secara ekonomi," katanya.

Selain itu karena melonjaknya kasus covid 19 dengan varian baru ini, termasuk tindakan penyekatan di area Jembatan Suramadu baik sisi madura maupun sisi Surabaya.

"Saya menyarankan agar penangannyan langsung diambil alih oleh pemerintah provinsi atau setidaknya berada dalam kordinasi pemprov secara langsung, sehingga dapat dihindari ego sektoral antar kabupaten/kota," jelasnya.

Syarif juga meminta agar tracing terhadap pihak-pihak yang diduga pernah berinteraksi dengan korban Covid-19 segera dilakukan secara maksimal dan terukur, termasuk pelaksanaan vaksinasi agar segera dimasifkan kepada seluruh lapisan masyarakat.

"Meminta pemerintah pusat dan daerah juga memberikan kebijakan jangan hanya terkait prokes Covid namun juga harus memberikan solusi terkait akar masalah yang sebenarnya terjadi di madura, yaitu persoalan kemiskinan dan kurangnya kesejahteraan masyarakat madura sehingga menjadi multi obat seperti melakukan satu langkah dua pulau terlompati," tegasnya.

(*)