Kasus Penembakan WNI di Malaysia, DPR Bakal Panggil Menlu Sugiono

Liputan6.com, Jakarta - Komisi I DPR RI bakal memanggil Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono terkait penembakan terhadap lima orang WNI Pekerja Migran oleh Otoritas Maritim Malaysiaatau Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM).

Kejadian yang terjadi pada Jumat, 24 Januari 2025, pukul 03.00 pagi di perairan Tanjung Rhu, Malaysia ini telah menewaskan satu orang.

"Memang dalam masa sidang yang baru ini, jadwal yang telah disepakati dan akan dijalankan adalah rapat kerja bersama mitra kerja termasuk Kementerian Luar Negeri. Saya rasa ini akan menjadi salah satu isu yang akan kita bahas," kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Budisatrio Djiwandono kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1).

Meski begitu, pihaknya saat ini tengah memberikan kesempatan bagi pihak-pihak terkait untuk melakukan kerjanya masing-masing. Apalagi, Kemlu sudah memberikan statement nota diplomatik.

"Kami sekarang sedang memberikan, saya rasa kesempatan bagi pihak-pihak terkait untuk melakukan kerja-kerjanya. Kementerian Luar Negeri juga sudah memberikan statement dan nota diplomatik. Kita akan tunggu hasilnya," ujarnya.

Dirinya menegaskan, bakal menggelar rapat kerja bersama dengan Menlu dalam membahas kejadian tersebut.

"Tentu kita pantau begitu dekat dan kita lihat, minggu depan, Komisi I ketika salah akan mengadakan beberapa rapat kerja bersama mitra-mitra termasuk Kementerian Luar Negeri juga. Jadi saya rasa ini nanti akan kita bahas bersama," pungkasnya.

Sebelumnya, Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) mengalami insiden penembakan di perairan Tanjung Rhu, Malaysia. Dalam kejadian tersebut, satu orang dilaporkan meninggal dunia, sementara empat lainnya mengalami luka-luka.

Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Christina Aryani, menjelaskan bahwa insiden ini terjadi pada Jumat, (24/1) sekitar pukul 03.00 dini hari waktu Malaysia. Peristiwa itu mengakibatkan lima WNI menjadi korban, di mana satu di antaranya dilaporkan meninggal.

Christina mengecam tindakan otoritas Maritim Malaysia yaitu Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM), yang menggunakan kekuatan berlebihan terhadap kelima PMI tersebut.

"KemenP2MI mendesak pemerintah Malaysia untuk segera menyelidiki insiden ini dan mengambil tindakan tegas terhadap petugas patroli APMM jika terbukti melakukan tindakan yang melibatkan penggunaan kekuatan berlebihan atau excessive use of force," kata Wamen Christina dalam konferensi pers di Jakarta, dikutip pada Minggu (26/1).

Sumber: Nur Habibie/Merdeka.com