Kelancaran Mudik Lebaran 2022 Dinilai Karena Kesiapan Infrastuktur

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai kebijakan pemerintah dalam  menangani mudik Lebaran tahun ini cukup berhasil. Dia bilang, kesiapan infrastruktur darat sangat mempengaruhi kelancaran lalu lintas mudik.

"Mudik relatif berhasil. Pengaruh infrastruktur darat cukup besar. Infratstur berhasil memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, sehingga mudik tidak menimbulkan kemacetan berhari-hari," kata Trubus, Senin (23/5/2022). 

Padahal, kata Trubus, animo masyarakat untuk merayakan Lebaran di kampung amat tinggi setelah dua tahun tidak bisa mudik. Dia mengakui di beberapa titik masih ada kemacetan, tapi bisa cepat diurai dengan baik.

"Keamanan juga relatif baik. Mudik tahun ini juga minim kecelakaan," ujarnya.

Pernyataan Trubus tersebut menanggapi hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terhadap kinerja Presiden Joko Widodo. Survei pada 10-12 Mei 2022 melibatkan 1.245 responden. Sebanyak 76,7% responden mengaku sangat dan cukup puas dengan kinerja Presiden.

Meningkatnya kepuasan publik terhadap kinerja Presiden didorong keberhasilan penanganan Covid-19 dan penyelenggaraan mudik. Sebanyak 74,6% responden puas dengan penanganan pandemi, 88% responden puas dengan pelayanan moda transportasi umum saat mudik.

Dari sisi penanganan Covid-19, Trubus juga mengapresiasi pemerintah. "Penanganan pandemi relatif berhasil. Kalau dibandingkan negara lain, bahkan Amerika, beberapa negara Eropa, China, dan Malaysia, kita lebih baik," tegas Trubus.

Menurut Trubus, kemungkinan ada faktor nonhuman, sehingga pandemi di Indonesia lebih terkendali dibandingkan negara lain. Namun, dia menegaskan, yang jelas kebijakan penanganan pandemi yang Presiden Joko Widodo buat jauh lebih baik.

"Kita tidak menerapkan lockdown. Pemulihan ekonomi relatif berjalan. Strategi berjalan. Dari dalam diri masyarakat juga ingin segera mengakhiri Covid. Jadi relatif berhasil," katanya.

Trubus mengatakan, keberhasilan penanganan pandemi juga terkait keberanian Presiden mendatangkan vaksin Sinovac yang saat itu banyak diragukan.

"Jadi ada asas kepatuhan publik terhadap pemimpin yang bisa dipercaya," katanya.

Dia mengakui ada sebagian masyarakat yang menolak vaksin. Pemerintah mengambil kebijakan memberikan vaksin secara gratis.

"Sehingga masyarakat tidak terbebani. Itu yang mendorong masyarakat vaksin. Kita juga ketat menerapkan peraturan untuk pelaku perjalanan. Dan itu bisa dianggap berhasil," kata dia.