Jokowi Heran Batu Bata Wajib SNI: Logika Kita Kadang Nabrak-Nabrak

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku heran batu bata hingga pasir diwajibkan mendapat sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI). Hal inilah yang kemudian membuat tak banyak produk lokal yang bisa masuk ke e-katalog.

"Kalau batu bata masak minta SNI. Kapan mereka bisa masuk e-katalog? Enggak mungkin, logika kita ini kadang-kadang nabrak-nabrak, enggak mungkin. Batu diminta SNI, pasir diminta SNI, bata dimintakan SNI," kata Jokowi saat memberikan pengarahan dan Evaluasi Aksi Afirmasi Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia di JCC Jakarta, Selasa (25/4/2022).

Dia mengaku telah meminta Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mempermudah produk lokal masuk ke e-katalog. Jokowi menilai tak semua produk harus berlabel SNI

"Semua produk harus SNI, yang kecil-kecil mana bisa. Produk-produk lokal mana bisa kalau semuanya diminta SNI semuanya.Ini SNI nih tidak wajib. Dulu wajib memang, tetapi sekarang tidak wajib," ujar Jokowi.

Menurut dia, ada beberapa barang yang memang diwajibkan mendapatkan sertifikasi SNI. Misalnya, barang yang berkaitan dengan keselamatan seperti helm.

"Sekarang yang wajib hanya barang-barang yang berkaitan dengan keselamatan, itu harus SNI. Contoh helm misalnya. itu harus ada SNI, bener kalau itu. Hal-hal yang berbahaya misalnya, kabel SNI iya," kata Jokowi.

Dia menargetkan 1 juta produk lokal masuk ke e-katalog pada akhir 2022 ini. Jokowi pun meminta kepala daerah dan pengusaha untuk bersama-sama mendorong agar semakin banyak produk dalam negeri masuk e-katalog.

"Kalau ini bisa kita lakukan, sekali lagi akan terbuka lapangan kerja yang sangat besar sekali. Karena ratusan triliun belanja barang dan jasa itu ratusan triliun dan bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita, pasti itu," tutur Jokowi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku mendengar adanya keluhan soal sulitnya pembuatan sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI).

Dia pun meminta agar pembuatan sertifikat SNI disederhanakan dan dipermudah.

"Yang sering dikeluhkan SNI susah, SNI barang apa toh? Sertifikatnya sulit, sertifikat apalagi? Buat sederhana, barang kita sendiri," kata Jokowi saat memberikan Pengarahan dalam Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat (25/3/2022).

Dia pun meminta agar biaya pembuatan sertifikat SNI bisa terjangkau oleh semua pihak. Hal ini agar pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) bisa mendapatkan sertifikat SNI.

"Jangan ruwet, mahal bayar sini, bayar sana. Kapan UMKM kita dapat SNI kalau digitu-gituin. Dipermudah, biar semua (UMKM) bisa masuk ke e-catalog," katanya.

"Kalau kita semangat semua seperti ini, UKM (usaha kecil menengah) kita tersenyum semua, UKM kita mau tidak mau berproduski investasi lagi," sambung Jokowi.

Presiden Jokowi menargetkan sebanyak satu juta Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) untuk on boarding masuk ke elektronik katalog atau E-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), untuk rampung tahun ini.

Menurut Jokowi, penting untuk instansi pemerintah belanja di UMKM lokal, agar belanja anggaran pemerintah dapat memberdayakan UMKM yang telah terdaftar.

"Ini harus bisa secara tuntas di tahun ini. Ini penting, saya sudah sampaikan ke gubernur, walikota, menteri, Dirut BUMN bahwa anggaran APBN, anggaran APBD, anggaran di BUMN semuanya harus difokuskan untuk membeli produk dalam negeri, utamanya yang diproduksi oleh UMKM kita," kata Jokowi dalam pidato Rakornas Transformasi Digital dan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM di Istana Negara Jakarta, Senin (28/3/2022).

Selain itu, lanjut Jokowi, pendataan tunggal yang komprehensif dan akurat terhadap UMKM harus terus ditingkatkan. Sebab, dengan adanya data tersebut maka pemerintah dapat membantu menavigasi pengembangan UMKM agar usaha mereka bisa lebih terarah dan berkelanjutan dan membawa para pelakunya maju dan sejahtera

Jokowi yakin, niatan itu bukan hal yang mustahil jika semua pihak mau bekerja keras dan memiliki keinginan yang sama untuk memajukan bangsa melalui UMKM. Menurut catatan pribadinya, pada masa pandemi ini sebanyak 17,5 juta pelaku UMKM telah memanfaatkan teknologi digital untuk usaha mereka.