Kenaikan Tarif Pulau Komodo Ditunda, Sandiaga: Atas Arahan Presiden Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar kenaikan tarif masuk Pulau Komodo ditunda. Adapun kenaikan tarif masuk Pulau Komodo sebesar Rp3,75 juta ditunda hingga 1 Januari 2023.

"Kami sudah mendapat arahan dari Pak Jokowi di awal minggu dan sudah kami koordinasikan. Jadi, ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden," kata Sandiaga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/8/2022).

Menurut dia, keputusan ini diambil usai pemerintah menampung aspirasi dan berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan. Selanjutnya, Sandiaga menyampaikan apirasi tersebut kepada Jokowi.

"Ini juga saat yang tepat untuk melakukan perbaikan-perbaikan sistem komunikasi sehingga penundaan ini lebih memberikan pemahaman, apa saja manfaat kontribusi terhadap konservasi agar Taman Nasional Komodo ini punya aspek pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan," ujarnya.

Sandiaga mengatakan pihaknya akan melakukan upaya agar kenaikan harga masuk Pulau Komodo tidak mengurangi pendapatan masyarakat setempat. Dia menilai pendapatan masyarakat justru berpotensi meningkat karena kehadiran bandara dan fasilitas pariwisata lainnya.

"Kita harapkan tentu akan meningkatkan penghasilan masyarakat dan aspek konservasi dan ekonomi ini akan kita realisasikan beriringan," ujar Sandiaga.

Dia menuturkan pihaknya juga akan memanfaatkan penundaan kenaikan tarif masuk ini untuk melakukan sosialiasi kepada semua pihak. Hal ini agar semua aspirasi masyarakat dalam terserap sehingga tak berdampak buruk pada sektor pariwisata.

"Kita akan lakukan dengan gerak cepat, kita sudah buat forumnya dan sudah dilakukan awal minggu ini sesuai arahan Presiden. Kita perbaiki komunikasi publik, perbaiki penyerapan aspirasi, pantau situasi terutama tentang penundaan dan pembatalan kunjungan," tuturnya.

"Jika ada gejolak ditangani dengan transparan, kita redam. Kita tidak ingin narasi terhadap pariwisata yang sudah sangat baik, karena kita naik indeksnya, lapangan kerja juga sudah tambah 1,1 juta. Ini kita pastikan bisa terus momentumnya kita kawal dan kita tingkatkan," sambung Sandiaga.

Sandiaga menyampaikan pemerintah menargetkan tarif kontribusi Pulau Komodo akan diterapkan pada 1 Januari 2023. Namun, pemerintah akan melakukan komunikasi yang trasnparan.

"Kita mau tampung semua aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat," ucap Sandiaga.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyebutkan tarif baru untuk masuk ke kawasan wisata Pulau Komodo dan Padar, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, sebesar Rp3,75 juta per pengunjung berlaku mulai 1 Januari 2023.

"Pemerintah Provinsi NTT memberikan dispensasi selama lima bulan ke depan atau tetap berlaku tarif lama masuk Pulau Komodo maupun Pulau Padar. Pemberlakuan tarif baru sebesar Rp3,75 juta mulai berlaku pada 1 Januari 2023," kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur Zeth Sony Libing kepada wartawan di Kupang, NTT, dikutip dari Antara, Senin (8/8/2022).

Ia menjelaskan lagi pemberlakuan tarif baru sebesar Rp3,75 juta yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi NTT mulai berlaku secara optimal pada 1 Januari 2023.

Dengan demikian, menurut dia, selama periode Agustus-Desember 2022, wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang masuk ke Pulau Komodo dan Padar tetap berlaku tarif lama yaitu Rp75 ribu bagi wisatawan domestik dan Rp150 ribu bagi wisatawan mancanegara.

Dia menjelaskan pemberian dispensasi itu merupakan saran Presiden Joko Widodo dan masukan dari sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kabupaten Manggarai Barat, NTT.

"Pemberian dispensasi ini merupakan atas saran dan masukan dari berbagai pihak termasuk arahan dari bapak Presiden Joko Widodo. Pemerintah NTT tentu tetap memperhatikan semua masukan dari berbagai pihak seperti masukan dari Bapa Uskup Ruteng Mgr Siprianus Hormat, para alim ulama, para pendeta, dan tokoh-tokoh masyarakat di daerah itu," kata Zeth.

Menurut dia, selama lima bulan, Pemerintah NTT akan lebih mempersiapkan berbagai fasilitas dan infrastruktur dalam kawasan wisata Pulau Komodo dan Pulau Padar serta mengintensifkan kegiatan sosialisasi dengan berbagai pihak seperti kalangan gereja, tokoh-tokoh masyarakat dan berbagai pihak di kabupaten ujung barat Pulau Flores itu terkait pemberlakuan tarif baru sebesar Rp3,75 juta yang mulai berlaku pada 1 Januari 2023.

Ia menegaskan para wisatawan yang ingin membeli tiket masuk Pulau Komodo dan Padar yang berkunjung mulai 1 Januari 2023 sudah bisa mendaftar melalui aplikasi INISA dimiliki PT Flobamor.

"Para wisatawan yang ingin melakukan pembelian tiket masuk ke Pulau Komodo dan Padar sudah bisa dilakukan saat ini untuk pelaksanaan kunjungan wisata mulai 1 Januari 2023," kata Zeth.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Pakar juga memandang ada yang kurang dalam kajian kebijakan penetapan harga tiket Pulau Komodo. Yakni, terkait kemampuan konsumen untuk membeli.

Artinya, daya beli wisatawan dalam hal ini diabaikan dalam penentuan harga baru Taman Nasional Pulau Komodo. Pemerintah dinilai hanya melihat dari sisi konservasi.

"Ada yg kurang dalam kajian tim ahli utk menetapkan kebijakan baru harga masuk ke Taman Nasional Komodo. Perhitungan harga hanya dilakukan dr perspektif kepentingan konservasi, tanpa mempertimbangkan faktor pasar (konsumen/wisatawan) yaitu kemampuan daya beli konsumen," kata Konsultan Pemasaran Yuswohady, mengutip unggahan Instagram miliknya, Sabtu (6/8/2022).

Managing Partner Inventure ini menyebut, akibatnya harga yang muncul menjadi sedemikian aneh. Angkanya melambung ribuan persen hingga ditetapkan Rp 3,75 juta.

Ia membandingkan dengan kenaikan harga bahan bakar atau tiket pesawat yang tak besar. Tapi menimbulkan gejolak di masyarakat cukup besar.

"Bagaimana enggak aneh, Mana ada kebijakan kenaikan harga mencapai ribuan persen. Kenaikan harga BBM or tiket pesawar 10-20 persen saja menimbulkan demo dimana-mana, apalagi kenaikan belasan ribu persen,"ujar dia.

Ia menegaskan pentingnya kajian konsumen ini. Ia menyebut, dampaknya bisa merembet ke berbagai aspek dan ujungnya mempengaruhi tingkat ekonomi.

"Karena jika tak ada dan kemudian harga yg ditetapkan ternyata jauh di luar jangkauan kemampuan konsumen, maka dampaknya fatal: demand-nya akan mati alias tak ada lagi wisatawan yang berkunjung," ujarnya.

"Klo tak ada wisatawan berkunjung, maka dampak eksternalitasnya akan ke mana2: pencaharian pemandu wisata mati, bisnis agen perjalanan mati, UMKM oleh2/cinderamata mati," tambahnya.