3 Tahun Jokowi-Ma’ruf, PKS: Demokrasi dan Penegakan Hukum Kehilangan Arah

Liputan6.com, Jakarta - Juru Bicara DPP PKS Muhammad Kholid menilai tiga tahun pemerintahan Joko Widodo- Ma’ruf Amin masih banyak masalah yang menimpa masyarakat.

Pertama, kata Kholid, adalah masalah demokrasi yang semakin mundur.

“Indeks demokrasi kita semakin menurun. Bahkan banyak ilmuwan politik di luar negeri menyebut demokrasi di Indonesia sudah mengalami regresi alih-alih konsolidasi,” kata Kholid saat dikonfirmasi, Kamis (20/10/2022).

Selain itu, PKS menyebut pemberantasan korupsi juga mengalami kemunduran.

“Revisi UU KPK, TWK KPK menunjukan bahwa agenda pemberantasan korupsi menjadi kehilangan arah. Banyak diskon hukuman atas tindak pidana korupsi menciderai rasa keadilan,” kata dia.

Selain itu, PKS menilai pemerintah gagal dalam menegakkan hukum dan perlindungan HAM. Kasus KM50, sambo, judi online, TM, dan tragedi kanjuruhan betapa pentingnya reformasi polri sebagai tulang punggung penegakan hukum.

“Kualitas legislasi yang buruk. Mulai Perpu Covid Omnibus Law, IKN, Minerba, UU HKPD, UU Perpajakan, tampak pemerintah terburu dan sangat dominan dalam proses legislasi. Membajak kekuatas legislatif. Sehingga banyak produknya yang akhirnya digugat di MK,” kata dia.

Tak hanya itu, PKS juga menyiroti lambatnya proses recovery ekonomi pasca pandemi, diantaranya Inflasi mrningkat, penanganan kebutuhan pokok seperti Minyak Goreng, sembako, dan

“Juga ada disharmoni sosial pasca pilpres masih belum membaik. Pembelahan sosial juga masih terjadi karena narasi sentimen kelompok yang digaungkan oleh para Buzzer,” pungkasnya.