Hina Jokowi, Rocky Gerung Juga Digugat Secara Perdata ke PN Jaksel

Liputan6.com, Jakarta Pengamat politik Rocky Gerung digugat secara perdata oleh seorang Advokat David Tobing ke Pengadilan Negeri Jakarta. Laporan itu teregister dengan nomor 712/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL tertanggal 2 Agustus 2023. Dengan jadwal sidang perdana pada 22 Agustus 2023 mendatang.

"Betul (perkara perdata)," ucap Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Djuyamto saat dikonfirmasi, Senin (7/8/2023).

Namun demikian, dari laman website SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum dituliskan mengenai petitum dari gugatan ini.

Sementara dilihat dalam dokumen gugatan David Tobing melalui Adam & Co, Counsellors at Law turut mempersoalkan pernyataan Rocky Gerung yang beredar di media sosial saat acara Konsolidasi Akbar Aksi Sejuta Buruh.

Kalimat Rocky Gerung yang menghina Jokowi, jadi titik permasalahan yang digugat oleh David secara perdata. Karena, dianggap menghina berdasarkan makna dari hasil penelusuran arti kata 'tolol' dan 'bajingan' di dalam KBBI.

Oleh karena itu, Rocky dianggap melanggar Pasal 1365 KUHPerdata, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

"Menghukum Tergugat untuk tidak menjadi pembicara, narasumber, wawancara baik monolog maupun dialog di berbagai acara yang diselenggarakan di suatu tempat, televisi, radio, seminar-seminar, universitas dan melalui media elektronik youtube, instagram, treads, tiktok, twitter, facebook, zoom, google meet, miscrosoft teams dan sejenisnya selama seumur hidup," demikian bunyi gugatan penggugat kepada Rocky.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan saat ini telah diterima total 13 laporan polisi dan dua aduan dari masyarakat yang menyangkut Rocky Gerung.

"Kami kini memfokuskan upaya penyelidikan terhadap 13 laporan polisi dan dua pengaduan yang kami terima," kata Djuhandhani dalam jumpa pers yang digelar di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (4/8).

Berdasarkan data yang diungkapkan, dari 13 laporan tersebut, Bareskrim Polri mendapat satu laporan, sementara Polda Metro Jaya, Polda Sumatera Utara, Polda Kalimantan Timur, dan Polda Kalimantan Tengah masing-masing mendapat tiga laporan.

Sementara itu, terkait pengaduan dari masyarakat, Djuhandhani memaparkan Polri menerima satu pengaduan yang diajukan kepada Kapolri, serta satu lagi dilaporkan di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

Reporter: Bachtiarudin Alam/Merdeka