Petisi dari Citivitas Akademika Mengalir Deras, Hasto: Menunjukkan Demokrasi dalam Persoalan Serius

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menanggapi kritikan dari beberapa civitas akademika terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satunya melalui petisi Bulaksumur yang disurakan oleh civitas akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM).

"Pergerakan dari elemen perguruan tinggi ini tak boleh dianggap remeh karena ini melawan berbagai bentuk intimidasi," kata Hasto di GBK, Sabtu (3/2/2024).

Hasto mengatakan, perguruan tinggi merupakan cerminan dari kekuatan moral. Karenanya, ketika sejumlah perguruan tinggi ternama baik itu negeri maupun swasta bersikap, artinya mereka melihat ada yang tidak beres dengan kondisi demokrasi di Indonesia.

"Ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia menghadapi persoalan yang serius, ujar dia.

Menurut Hasto, pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD hadir untuk menjaga marwah demokrasi.

"Pasangan Ganjar-Mahfud datang untuk menggelorakan demokrasi dari rakyat oleh rakyat, untuk rakyat," tandas dia.

Sivitas akademika Universitas Indonesia (UI) menyampaikan deklarasi mengajak seluruh kampus di tanah air untuk mengawal jalannya pemilihan umum (Pemilu) 2024. Deklarasi itu bertajuk 'Genderang Universitas Indonesia Bertalu Kembali'.

"Maka, berdasarkan ruh kebebasan akademik yang kami punya, kami berdiri di sini mengajak sivitas akademika perguruan tinggi di seluruh tanah air, untuk segera merapatkan barisan guna mengawal pelaksanaan Pemilu yang adil, jujur dan bermartabat," kata Ketua Dewan Guru Besar UI Harkristuti Harkrisnowo di Rotunda, UI, Kota Depok, Jumat (2/2/2024).

Sivitas akademika Universitas Indonesia merasa prihatin atas hancurnya tatanan hukum, dan demokrasi. Dalam hal ini juga disinggung soal hilangnya etika bernegara dan bermasyarakat, terutama soal korupsi dan nepotisme.

"Hilangnya etika bernegara dan bermasyarakat, terutama korupsi dan nepotisme telah menghancurkan kemanusiaan, dan merampas akses keadilan kelompok miskin terhadap hak pendidikan, kesehatan, layanan publik, dan berbagai kelayakan hidup," ucapnya.

Harkristuti menyampaikan, pihaknya resah atas sikap para pejabat, elit politik dan hukum yang dinilai mengingkari sumpah jabatan untuk menumpuk harta pribadi, dan membiarkan negara tanpa tata kelola dan digerus korupsi. Hal tersebut, dipandang memuncak menjelang Pemilu 2024.

"Kami cemas kegentingan saat ini akan bisa menghancurkan masa depan bangsa dan ke-Indonesiaan," tuturnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi santai soal petisi yang disampaikan civitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Islam Indonesia (UII).

Jokowi mengatakan petisi berisi kritikan untuknya itu merupakan hak berdemokrasi masyarakat.

"Ya itu hak demokrasi," kata Jokowi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/2/2024).

Jokowi menuturkan setiap masyarakat Indonesia bebas berpendapat. Mantan wali kota Solo itu pun mempersilakan masyarakat untuk menyampaikan kritikan kepadanya.

"Setiap orang boleh berbicara berpendapat. Silakan," tutur Jokowi.