Jokowi Siap Perpanjang Izin Ekspor Tembaga Freeport

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah memberikan izin ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara hingga Mei 2024. Menanggapi hal itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan izin tersebut akan diperpanjang.

“Ya terus dong, ya diperpanjang,” kata Jokowi kepada awak media saat kunjungan kerja di Karawang, Jawa Barat, Rabu (8/5/2024).

Meski dipastikan diperpanjang, Jokowi mengaku saat ini pemerintah masih berhitung soal tarif. Sebab Harga Patokan Ekspor (HPE) sejumlah komoditas tambang mengalami kenaikan pada periode April 2024.

"Tapi yang satu juta kita hargai Freeport maupun Amman mineral. itu telah membangun smelter dan sudah selesai hampir 100%. Kita ikuti pembangunan sampai berapa persen, berapa persen," jelas Jokowi.

Jokowi menjelaskan dengan adanya smelter dari Freeport maupun Amman Mineral, menjadi bukti dua raksasa perusahaan tambang tersebut mau melakukan hilirisasi.

"Saya kira dengan selesainya smelter itu menunjukkan keinginan kuat mereka untuk hilirisasi, untuk downstreaming di dalam negeri. saya kira itu bagus sekali dan itu harus dihargai," Jokowi menandasi.

Diketahui, kepemilikan saham mayoritas Freeport Indonesia lebih besar dimiliki pemerintah Indonesia, yakni 51 persen. Sementara sisanya digenggam Freeport McMoRan (FCX).

Pertimbangan perpanjangan kontrak tersebut dilihat dari pendapatan PT Freeport Indonesia dari tahun ke tahun terus membaik. Bahkan dalam laporan Freeport kepada pemerintah, potensi utang BUMN dalam mengambil alih PT Freeport itu kemungkinan besar akan lunas per 2024.

Oleh karena itu, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam kesempatan terpisah mengatakan, pemerintah saat ini sedang mengkaji perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia, dengan cara menambah saham 10 persen. Kendati demikian, hal itu masih dalam pembahasan, untuk informasi resminya akan disampaikan dalam waktu dekat.

"Maka pemerintah sedang memikirkan perpanjangan dengan penambahan saham, dimana Pemerintah akan menambah saham sekitar 10 persen, ini bocoran aja. Nanti akan diumumkan secara resmi, ini masih dalam pembahasan belum pasti, tapi pembahasannya sudah hampir matang," kata Bahlil.