Jadi DOB di Papua, Kemendagri Tinjau Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada di Provinsi Papua Pegunungan

Pemerintah melalui Kemendagri ingin melihat langsung realisasi dukungan pendanaan atau hibah, kesiapan penyelenggara pemilu di daerah, serta hal-hal lain terkait kerawanan Pilkada Serentak.

oleh stella maris pada 27 Jul 2024, 15:14 WIB
Diperbarui 27 Jul 2024, 16:00 WIB
Kemendagri
Jadi DOB di Papua, Kemendagri Tinjau Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada di Provinsi Papua Pegunungan/Istimewa.

Liputan6.com, Jayawiyaja Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Polpum Kemendagri Togap Simangunsong meninjau langsung kesiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Papua Pegunungan yang akan berlangsung pada 27 November 2024. 

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan terkait kesiapan Pilkada di Provinsi Papua Pegunungan sebagai salah satu Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Pemerintah, kata dia, ingin melihat langsung realisasi dukungan pendanaan atau hibah, kesiapan penyelenggara pemilu di daerah, serta hal-hal lain terkait kerawanan Pilkada Serentak. 

"Mengingat Pilkada akan berlangsung kurang lebih empat bulan lagi," ujar Togap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada 2024 di Provinsi Papua Pegunungan di Hotel Baliem Pilamo Wamena, Jayawijaya, Jumat (26/7).

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

Kemendagri
Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Polpum Kemendagri Togap Simangunsong/Istimewa.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Papua Pegunungan Velix V. Wanggai dalam sambutannya mengatakan, pihaknya mengajak seluruh bupati baik berstatus Pj. ataupun definitif di Provinsi Papua Pegunungan untuk bersama-sama memperkuat kolaborasi, kerja sama, dan sinergitas. Selain di internal pemerintah daerah (Pemda), upaya ini perlu dibangun dengan TNI-Polri, komunitas intelijen, serta penyelenggara Pilkada, baik KPUD maupun Bawaslu Daerah.

"Kita perlu segera mengidentifikasi kemungkinan munculnya konflik, baik menjelang pelaksanaan Pilkada, masa pencoblosan, masa penghitungan suara dan pasca-pencoblosan berdasarkan pengalaman Pemilu yang dilakukan Februari lalu, dengan berkolaborasi antara Pemda, TNI-Polri, dan KPU serta Bawaslu," ujarnya.

Hadir dalam rapat tersebut di antaranya Plh. Direktur Kewaspadaan Nasional Kemendagri, perwakilan KPU dan Bawaslu Papua Pegunungan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua Pegunungan, Bupati dan unsur Forkopimda kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan, serta elemen masyarakat.

Kegiatan ini ditutup dengan penandatanganan Deklarasi Pilkada Damai 2024 di Provinsi Papua Pegunungan oleh peserta rakor dari unsur Pemda, TNI, Polri, dan elemen masyarakat.

 

 

(*)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya