PBNU Sebut Pansus PKB Mulai Bekerja Hari Ini, Apa Agenda Pertamanya?

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Pengurus Besar Nahdlaltul Ulama (PBNU) Umarsyah memastikan bahwa pansus yang mengurus hubungan antara PBNU dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mulai bekerja, hari ini, Rabu (31/7/2024).

"Memang mulai besok tim yang dipimpin KH Anwar Iskandar bekerja. Tapi detailnya seperti apa, kita lihat saja besok di kantor PBNU,” kata Umarsyah yang dikutipd dari Antara, Selasa 30 Juli 2024.

Kabar bahwa tim tersebut mulai bekerja mencuat ketika beredar surat berkop PBNU yang berisi pemanggilan terhadap Mantan Sekjen PKB Muhammad Lukman Edy. Pemanggilan Lukman Edy dilakukan PBNU berdasarkan keputusan Rapat Pleno PBNU tanggal 20-21 Muharram 1446 H/27-28 Juli 2024 M.

Dalam surat tersebut dijelaskan, Lukman diminta datang ke ruang rapat lantai 5 gedung PBNU di kawasan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2024).

"Dengan ini kami mengundang kehadiran bapak untuk memberikan keterangan mengenai masalah hubungan Nahdlatul Ulama dan Partai Kebangkitan Bangsa," ujar isi surat tersebut.

Sebelumnya, PBNU memang telah berencana membentuk tim lima atau pansus yang bertujuan untuk merebut PKB agar kembali kepada ideologi awalnya.

Hal tersebut dilakukan lantaran elite PBNU melihat PKB tidak lagi berada dalam jalur ideologi NU dan hanya dikuasai oleh Muhaimin Iskandar serta kroni-kroninya saja.

Pembentukan pansus ini akan menyerupai tim yang awalnya melahirkan PKB di masa lalu. Pansus ini pun dipastikan akan bekerja secara efektif ketika mendapatkan persetujuan dari Rais Aam KH Miftachul Ahyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tengah mendiskusikan pembentukan tim lima panitia khusus (pansus) untuk mengembalikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke Nahdlatul Ulama (NU). Pansus itu akan dibuat setelah melihat pernyataan elite PKB yang disebut ahistoris.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, mengatakan jika partainya dari awal telah menyadari hubungan antara PKB dengan Nahdlatul Ulama.

"Dari awal PKB menyadari hubungan historis antara PKB dan NU, dan kami tidak pernah mempermasalahkan jika PBNU posisinya berjarak dengan seluruh partai politik, termasuk PKB," kata Jazilul kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Meskipun faktanya, saya rasa Gus Yahya-Gus Ipul itu sering menggembosi PKB. Yang kedua bahwa PKB bukan badan otonom PBNU. PKB berdaulat menjalankan Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang nomor 2 tahun 2011. Sedangkan NU berjalan dengan Undang-Undang Ormas. Jadi kamarnya berbeda," sambungnya.

Menurut Jazilul, kisruh yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul itu menunjukkan tidak paham dengan konstitusi, tata kelola organisasi dan tata krama.

"Jadi disayangkan organisasi yang di situ membawa didasari keulamaan ternyata tidak menunjukkan etika keulamaan. Mau nyerobot, mau ambil alih, mau ngambil sesuatu yang bukan haknya, itu pantang bagi ulama," ujar Jazilul.

"Itu adalah tindakan yang batil, tindakan yang tidak hak. Kita tidak menduga-duga," tambahnya.

Selain itu, rencana pembentukan pansus oleh PBNU, ditegaskan Jazilul, batal demi hukum.

"Pansus PBNU itu batal demi hukum kalau menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan Undang-Undang Ormas. Enggak ada itu. Maka dengan sendirinya enggak ada pansus itu, enggak ada pansus itu," tegasnya.