Jokowi: yang Kalah di Pilkada Serentak Jangan Ngamuk

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi menghadiri Rapat Koordinasi ‎Nasional (Rakornas) Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015‎. Sejumlah pejabat tinggi negara dan instansi terkait hadir dalam rakornas ini.

Dalam kesempatan tersebut Jokowi mengimbau ‎agar para peserta pilkada serentak 2015 'bertanding' secara sehat. Baik yang menang maupun yang kalah harus saling menerima.

"Saya perlu imbau para kontestan untuk bertanding secara sehat. Jika menang dalam pertandingan jangan jemawa. Sebaliknya jika kalah jangan justru ajak pendukungnya untuk ngamuk," kata Jokowi di Ecovention Ocean Ecopark, Ancol, Jakarta Utara, Kamis (12/11/2015).

Mantan Wali Kota Solo itu juga meminta seluruh jajaran aparat keamanan untuk siap siaga mengamankan penyelenggaraan pilkada serentak. Dia meminta agar ada langkah-langkah antisipasi pada setiap gangguan sekecil apa pun saat pesta demokrasi berlangsung.

"Kalau ada embrio yang mengganggu, segera lakukan pencegahan-pencegahan yang antisipatif. Jangan sampai embrio kecil menjadi besar. Jangan sampai embrio yang kecil membuat kita semua malu karena kita tidak bisa melakukan pencegahan," ucap Jokowi.

Ayah 3 anak itu meminta semua‎ aparat keamanan di daerah, dari mulai kapolda, pangdam, sampai Badan Intelijen Negara (BIN) melakukan deteksi dini potensi kerusuhan sekecil apa pun. 

"Karena sekecil apa pun kejadian, baik kapolri, kajari, dandim, danrem, kajati, kapolda, pangdam, semuanya mesti bisa mendeteksi dan melakukan pencegahan secepatnya sebelum embrio itu membesar," kata dia.

"Saya instruksikan aparat keamanan jangan berperan seperti pemadam kebakaran. Petakan gangguan dan lakukan antisipasi‎," ujar Jokowi.

Presiden meminta secara khusus kepada setiap kepala BIN daerah agar melakukan deteksi dan pencegahan dini terhadap setiap potensi konflik di pilkada serentak. Dia juga meminta jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, dan Panwaslu untuk memastikan hak-hak politik rakyat terjamin.

"Lakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan pemda agar penyelenggaraan bisa berjalan dengan aman, lancar, terutama dalam penentuan daftar pemilih tetap (DPT)," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Jokowi berharap KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara pilkada dapat menjaga profesionalisme dan independensinya.

"Diperlukan aturan main yang jelas, serta wasit yang bekerja secara profesional harus kita jaga betul," ucap Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga meminta TNI, Polri, serta para kepala daerah untuk berlaku netral. Khusus untuk gubernur, bupati, dan wali kota diperintahkan untuk tidak memobilisasi birokrasi pegawai negeri sipil (PNS) dalam pilkada.

"Aparat TNI-Polri saya minta independen dan netral dalam penyelenggaran pilkada serentak ini. Para gubernur, bupati, dan wali kota saya minta agar memantau dan menjaga benar-benar netralitas PNS," ujar dia.

"Sekali lagi saya ulangi, menjaga benar-benar netralitas PNS di masing-masing daerah. Berikan contoh pendidikan politik yang baik. Kedepankan etika politik‎," Jokowi menegaskan. (Ndy/Sun)**